Segera Wujudkan KEK Batam

BATAM, KOMPAS — Pemerintah diminta segera mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam, Kepulauan Riau. Status itu salah satu solusi untuk mengatasi keterpurukan perekonomian Batam yang mendekati bangkrut. Wali Kota Batam HM Rudi mengatakan, pihaknya beberapa kali mendesak Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution soal status tersebut. "Batam sudah menunggu hampir dua tahun. Sampai sekarang belum ada tanda akan diwujudkan," katanya, Senin (9/10), di Batam.Ia mendesak Darmin karena Kemenko Perekonomian ditugasi mengurus perubahan status Batam dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (PBPB) menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Wacana perubahan status dilontarkan sejak Januari 2016. KEK Batam pernah direncanakan terwujud September 2016. Namun, sampai sekarang belum terealisasi. Rudi menyatakan terpaksa mendesak Darmin karena perekonomian Batam makin memburuk. Dari rata-rata 7 persen, perekonomian Batam kini tumbuh kurang dari 2 persen.Keterpurukan Batam terutama disumbang dua faktor, yaitu kelesuan perekonomian global dan ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih kewenangan. Sebagai daerah industri berorientasi ekspor, Batam sangat bergantung pada kondisi perekonomian global. "Karena perekonomian lesu, produksi tidak terserap, kegiatan produksi melambat, berujung pengurangan pekerja," ujar anggota Dewan Kawasan PBPB Batam itu.Dampak kondisi itu sebenarnya bisa dikurangi jika aktivitas produksi atau perekonomian lain terus bergerak. Masalahnya, berinvestasi di Batam tidak mudah akibat tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam. Saat KEK Batam diwacanakan, persoalan tersebut dinyatakan akan selesai. BP Batam hanya akan mengurus wilayah khusus aktivitas industri. Pemkot Batam mengurus wilayah di luar itu. Anggota DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging, mengatakan, Batam korban ego sektoral pihak-pihak yang seharusnya mengurus Batam. Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkot Batam, BP Batam, hingga kementerian terkait sibuk berpolemik daripada mencari solusi. Ia tidak menampik ada tumpang tindih kewenangan di Batam. Namun, masalah itu bisa diselesaikan jika para pihak duduk bersama dan mengesampingkan ego sektoral. "Bawa rencana pembangunan versi masing-masing, selaraskan kalau ada yang tidak sesuai. Apa pun rencana itu, pelaksanaannya akan dibiayai uang negara," ujarnya.Tidak diurusKetua Dewan Pembina Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Indonesia (Apersi) Batam Wirya Silalahi mengatakan, para pemangku kepentingan Batam harus didorong untuk mencari solusi. "Kami terus mencoba. Semua pengambil keputusan kami ajak duduk bersama mencari solusi," katanya. Pihaknya menyoroti masalah penutupan perusahaan dan pemutusan hubungan kerja massal. Sejak 2014, hampir 100 perusahaan berhenti beroperasi dan 300.000 orang kehilangan pekerjaan. Fakta tersebut tidak ada yang mengurus. BP Batam yang ditugasi mengurus pengembangan industri lebih sibuk mengurus soal tanah dan menaikkan tarif layanan. "Setahun terakhir, kami melihat BP Batam lebih sibuk berpolemik dengan pengusaha. Seharusnya pengusaha jadi mitra untuk mengembangkan Batam," ujarnya.Hal tersebut membuat Batam kehilangan pasokan uang Rp 6,5 triliun per tahun atau hampir tiga kali APBD Batam. Nilai itu baru menghitung upah pekerja yang diberhentikan dan hanya mengacu pada upah minimum. Padahal, para pekerja galangan kapal, kelompok pekerja yang paling banyak diberhentikan, bisa menerima hingga Rp 8 juta per bulan. Pekerja pabrik bisa mendapatkan hingga Rp 3,8 juta per bulan. Industri galangan kapal dan konstruksi lepas pantai yang menjadi tulang punggung Batam mempekerjakan 250.000 orang hingga tahun 2014. Kini, pekerja di sektor itu tidak sampai 20.000 orang. Dari 114 galangan, 60 galangan merupakan anggota Asosiasi Industri Galangan Kapal dan Konstruksi Lepas Pantai Batam. Asosiasi tersebut mencatat hanya lima anggota yang beroperasi normal. Sisanya mati suri. (RAZ)