Masih Ada 4 Juta Warga Miskin di Jawa Barat

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Osid (60) menata cetakan batu bata yang sudah kering untuk dibawa ke pembakaran di tempat pembuatan batu bata di Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (22/9). Industri kecil batu bata pun terdampak dengan kemarau karena butuh membeli air dari mobil tangki seharga Rp 150.000 untuk 1 tangki air kapasitas 3.000 liter.

BANDUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kabupaten/kota, dinas, dan lembaga terkait lebih fokus terhadap masalah kemiskinan. Pasalnya, walaupun berbagai program pengentasan telah dilakukan, penurunan angka kemiskinan tidak signifikan dan tidak mencapai target.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maret 2017, angka kemiskinan di Jawa Barat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini tidak signifikan, yaitu dari 8,77 persen menjadi 8,71 persen atau hanya menurun 0,006 persen dari target 1 persen setiap tahun. Artinya, masih ada sekitar 4 juta warga Jabar hidup dalam garis kemiskinan.

”Saya minta dinas terkait atau leading sector selalu koordinasi sehingga betul-betul ada kebersamaan dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Hindari copy paste anggaran agar tepat program, tepat target, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan juga tepat anggaran,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah II Purwakarta, di Purwakarta, Jumat (13/10).

Menurut dia, rapat koordinasi penting terus dilakukan di setiap BKPP wilayah. Pendekatan program bisa dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, yakni melalui perlindungan sosial kepada keluarga miskin, meningkatkan mutu pelayanan dasar, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pendekatan tersebut tidak akan efektif tanpa adanya anggaran yang pasti serta kevalidan data warga miskin.

Ia meminta dinas dan sektor terkait menghindari copy paste anggaran serta terus memperbarui data kemiskinan dalam bentuk sistem data terintegrasi. Untuk menghindari upaya copy paste, Pemprov Jabar membangun sebuah basis data dalam pembangunan analisis potensi daerah. Dalam basis data itu sekaligus ada data yang valid tiap kabupaten, tiap desa, bahkan by name by address sehingga setiap saat bisa dievaluasi.

Validitas

Dengan data yang valid dan update, dapat diketahui program penanggulangan kemiskinan bagi tiap keluarga. Minimal setiap keluarga miskin menerima empat program bantuan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan beras sejahtera atau Rastra. Validitas dan keterbaruan sistem data ini akan bisa menentukan ketepatan program dan lokasi sasaran sehingga anggaran yang dikucurkan bisa akuntabel dan dipertanggungjawabkan.

”Jangan main-main soal kemiskinan ini karena sebagai pemimpin ini berat pertanggungjawabannya,” katanya. Penguatan kelembagaan dan sistem data integrasi adalah modal utama pengentasan kemiskinan. Karena itu, sistem data real time dan sistem data terpadu perlu diterapkan untuk menjamin akuntabiltas penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran.

Kepala BKPP Wilayah II Purwakarta Muhammad Toha mencontohkan, angka kemiskinan di wilayahnya (Kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi) menyumbang 25 persen dari jumlah keluarga di Jabar.

”Wilayah ini masih menyumbangkan angka kemiskinan yang cukup signifikan di Jabar. Antara lain bisa dilihat dari angka rumah tangga berpendapatan rendah, yaitu 25 persen dan angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT),” ujarnya.

Angka rumah tangga berpendapatan rendah mayoritas masih ada di Karawang sekitar 161.000 rumah tangga, Subang ada 125.000 rumah tangga, Bekasi 92.000 rumah tangga, Kota Bekasi 62.000 rumah tangga, dan Purwakarta 48.000 rumah tangga. Penerima rastra di Kabupaten Karawang masih tertinggi, yaitu 142.317 KPM. Padahal, Karawang merupakan daerah surplus beras karena merupakan lumbung padi nasional.

Sebelumnya Bupati Karawang Cellica Nurachadiana menuturkan, produksi beras hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Bahkan, secara agregat Karawang termasuk salah satu daerah surplus beras di Indonesia.

Namun, beberapa persoalan masih dihadapi, seperti masih terdapat kecamatan yang terindikasi daerah rawan pangan dan distribusi pangan belum efektif dan efisien. ”Berbagai upaya telah dilakukan, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan unggulan,” ujar Toha.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, misalnya, meluncurkan Program Jaminan Purwakarta Istimewa. Program ini adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat Purwakarta yang belum pernah mendapat layanan kesehatan dari pemerintah pusat.