Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Pelabuhan terbesar Batam dengan kapasitas 600.000 TEUs itu sulit dikembangkan lagi. Pipa gas dan kabel optik di alur pelayarannya membuat tidak bisa dilakukan pendalaman agar bisa dilayari kapal besar. Kesalahan itu salah satu bentuk kekacauan keputusan pemerintah atas Batam.
BATAM, KOMPAS — Pemerintah akhirnya merombak unsur pimpinan Badan Pengusahaan Batam. Para pimpinan baru dilantik Senin (16/10) malam di Jakarta. Unsur pimpinan baru termasuk dua jenderal dari TNI dan Polri.
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menginformasikan, pemerintah setuju mengakhiri masa tugas Hatanto Reksodiputro dan enam orang unsur pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sebagai gantinya, ditunjuk enam orang. ”Dalam komposisi pimpinan baru, tidak ada lagi wakil ketua. Hanya ada ketua dan lima deputi,” katanya.
Posisi Hatanto sebagai Ketua BP Batam digantikan Luki Dinarsyah Tuwo. Sebelum menjadi Ketua BP Batam, Luki adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian. Ia akan didampingi lima deputi.
Di antara lima deputi baru BP Batam, ada dua jenderal bintang dua. Mayor Jenderal Eko Budi Supriyanto ditunjuk menjadi Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya. Mantan staf ahli Menteri Pertahanan itu menggantikan Purba Robert M Sianipar.
Sementara Inspektur Jenderal Bambang Purwanto menjadi Deputi Bidang Pelayanan Umum. Mantan staf ahli Kepala Polri itu menggantikan Gusmardi Bustami.
Mantan Direktur Jenderal Pajak Sigit Pramudito diberhentikan dari jabatan sebagai Deputi Administrasi Umum. Kursinya diduduki Purwiyanto.
Deputi Perencanaan dan Pengembangan diisi mantan Direktur Wijaya Karya, Yusmar Anggadinata. Yusmar menggantikan Juninho Jahja. RC Eko Santoso, mantan Direktur Berau Coal yang setahun terakhir menjadi Deputi Pengusahaan Sarana Usaha, digantikan oleh Dwi Eko Winaryo.
Nurdin mengatakan, para pimpinan baru diharapkan segera bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan di Batam. ”Jaga komunikasi dengan semua pihak. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Paling penting, segera bangkitkan perekonomian Batam,” ujar salah satu anggota Dewan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam itu.
