Seribu Desa Organik Belum Terwujud
MEDAN, KOMPAS — Salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mewujudkan kemandirian ekonomi adalah membangun 1.000 desa pertanian organik. Namun, hingga tahun ketiga, para penggerak organik melihat program itu belum terwujud baik. Pemerintah diminta menyinkronkan program itu ke pemerintah daerah hingga ke desa sehingga program bisa terwujud. Presiden Aliansi Organis Indonesia Wahyudi di sela Seminar Nasional Refleksi Tiga Tahun Jokowi-JK, 1.000 Desa Organik atau Organik di 1.000 Desa di Medan, Kamis (19/10), mengatakan, sangat disayangkan kemajuan program tidak banyak diketahui provinsi dan kabupaten. "Namun, masih ada waktu untuk melanjutkan dua tahun ke depan," katanya. Wahyudi bersama lembaga non-pemerintah Bitra Indonesia menginisiasi terbentuknya tiga desa organik di Sumatera Utara. Saat ini Bitra Indonesia sedang mendampingi delapan desa lain, tetapi bukan dalam program 1.000 Desa Organik Nawacita.Kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sering tidak sinkron dengan kebijakan pertanian ramah lingkungan ini. "Idealnya dikerjakan pemerintah karena punya teknologi, pengetahuan, dan sumber daya memadai. SKPD teknis bisa merancang anggaran di APBD. Kami berharap program desa organik dibenahi perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pemantauannya," ujarnya. Bupati Serdang Bedagai Soekirman mengatakan, pengembangan desa organik membutuhkan koordinasi antarinstansi. Selama ini program terkesan top- down. Untuk mengetahui apakah program desa organik menjadi program desa, bisa dicek apakah APBDes mengalokasikan dana untuk pertanian organik. Kepala Subdirektorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Dewi Taliroso mengatakan, program 1.000 desa organik terbagi dalam 600 desa pangan, 250 desa hortikultura, dan 150 desa perkebunan. Kementerian Pertanian menginisiasi pengembangan desa dari nol hingga tahap sertifikasi. Tahun 2016, ditargetkan ada 4.000 hektar lahan yang dialihkan menjadi lahan organik. Jika satu desa dialokasikan 20 hektar, maka ada 200 desa. Karena ada efisiensi anggaran, baru terealisasi 2.400 hektar. Pada 2017, dialokasikan anggaran pengembangan lahan organik di 14.000 hektar. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, pada 2017, dengan pembiayaan Kementan, pemerintah merintis fasilitasi penerapan budidaya padi organik di lima desa di Kabupaten Mandailing Natal, Simalungun, dan Serdang Bedagai seluas 160 hektar. Belum konsisten Sementara itu, DPRD Papua menilai, implementasi program Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo oleh sejumlah kementerian di Papua belum konsisten. Menurut Ketua DPRD Papua Yunus Wonda, Kamis, di Jayapura, Papua, sejumlah proyek pemerintah pusat di Papua belum terimplementasi dengan baik di lapangan. Misalnya, Pasar Modern Mama Papua di Kota Jayapura hingga kini belum ditempati. Padahal, pengerjaan pasar selesai akhir tahun lalu."Kementerian terkait terkesan kurang serius mengurus masalah administrasi sehingga para pedagang asli Papua belum menempati pasar. Seharusnya proses pengalihan aset tanah pasar yang sebelumnya dimiliki Perum Damri kepada Pemkot Jayapura tak terkendala," kata Yunus.Ia menilai, Pasar Mama Papua adalah simbol kemandirian bagi pedagang setempat. Pasar ini merupakan prestasi Presiden Jokowi yang selama kepemimpinannya memberikan perhatian besar bagi masyarakat Papua."Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia, hanya beliau yang mengeluarkan kebijakan politik yang benar-benar berpihak kepada kami. Karena itu, para menteri harus bekerja sesuai visi dan misi beliau sehingga Nawacita terealisasi di Papua," tutur Yunus.Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno belum bisa dikonfirmasi terkait belum beroperasinya Pasar Modern Mama Papua.Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Jayapura Rasmus Datje Siahaya mengakui, pihaknya terkendala anggaran untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Modern Mama Papua. "Pemkot Jayapura tidak punya anggaran Rp 42 miliar untuk pembayaran biaya pembangunan pasar ke pemerintah pusat. Kami masih memiliki banyak kebutuhan yang perlu mendapat alokasi biaya," katanya.Selain itu, ada proyek nasional yang terhenti, yakni Jalan Lingkar Jayapura sepanjang 3,5 kilometer sejak 2016.Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua mengakui belum menyelesaikan sisa 150 meter jalan itu karena anggaran dialihkan untuk pengerjaan Jalan Trans-Papua dari Mamugu, Kabupaten Asmat, ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya.Ketua Komisi III DPRD Papua Carolus Boli mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tak boleh melepaskan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek Jalan Lingkar Jayapura.Pada kesempatan sama, Ketua Komisi II DPRD Papua Deerd Tabuni menilai, program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga adalah solusi menekan tingginya harga BBM di Papua. Namun, program tidak berjalan baik karena kurang pengawasan Kementerian ESDM, pemda, dan aparat keamanan. Padahal, ada Satuan Tugas BBM Satu Harga."Banyak warga yang belum merasakan BBM Satu Harga karena minimnya pasokan. Di Kabupaten Lanny Jaya, harga premium Rp 50.000 per liter," ucap Deerd. (WSI/FLO)
