Pengemudi Aplikasi Harus Mulai Taati Aturan

Kompas/Nikson Sinaga

Sekitar 3.000 sopir becak berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/2). Mereka menolak keberadaan angkutan berbasis aplikasi, seperti Go-Jek dan Grabcar, yang hadir di Medan dalam setahun terakhir. Pendapatan mereka berkurang dari Rp 80.000 menjadi Rp 30.000 per hari karena pasar mereka tergerus. Angkutan berbasis aplikasi juga dinilai ilegal.

MEDAN, KOMPAS — Angkutan berbasis aplikasi diminta membuka diri untuk mau diatur dalam peraturan menteri perhubungan yang akan diberlakukan pada 1 November. Konflik antara angkutan berbasis aplikasi dan angkutan reguler dapat diredam jika semua pihak mematuhi aturan.

Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan Syafrin Liputo menyampaikan hal itu saat sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang Angkutan Sewa Khusus, di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (21/10).

Syafrin mengatakan, substansi permenhub itu mengatur angkutan berbasis aplikasi tentang tarif batas atas atau bawah, wilayah operasi, kuota, kepemilikan kendaraan bermotor atas nama badan usaha, dan uji kelaikan kendaraan. ”Aturan ini mengedepankan keselamatan, keamanan, keberlangsungan usaha, dan perlindungan konsumen,” katanya.

Baca: berita di Harian “Kompas” halaman 11 tentang angkutan daring.

Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Anthony Siahaan menyatakan, selama ini angkutan berbasis aplikasi cenderung tidak mau diatur. Hingga kini, baru 312 taksi berbasis aplikasi yang mendapat izin di Medan dan sekitarnya. Padahal, taksi yang beroperasi diduga lebih dari 30.000 unit.

Hingga kini, baru 312 taksi berbasis aplikasi yang mendapat izin di Medan dan sekitarnya. Padahal, taksi yang beroperasi diduga lebih dari 30.000 unit.

Di sisi lain, Ketua Bidang Keselamatan Masyarakat Transportasi Indonesia Milatia Kusuma menyebutkan, pemerintah harus membangun sistem transportasi publik yang terkonsolidasi. Jika transportasi publik baik, masyarakat dengan sendiri akan berpindah dari angkutan berbasis aplikasi.

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Ratusan penarik becak konvensional di Kota Medan berdemonstrasi menolak kehadiran angkutan berbasis daring di Medan, Sumatera Utara, Senin (20/3). Aksi para pengunjuk rasa itu dilakukan di depan Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan.

Ketua Umum Koperasi Pengangkutan Umum Medan Jabmar Siburian menyatakan, saat ini hanya sekitar 2.000 angkutan kota KPUM yang beroperasi dari total 6.000 unit. ”Banyak armada menghentikan operasi dalam setahun belakangan karena jumlah penumpang menurun drastis sejak kehadiran angkutan berbasis aplikasi,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Driver Online Sumatera Utara Syaiful Nasution mengatakan, pihaknya meminta pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada mereka. ”Kami ini angkutan pribadi, jadi pengaturannya harus khusus,” ujarnya.

Syaiful mengatakan, mereka menerima beberapa saran pemerintah, antara lain pemasangan stiker di mobil dan pengurusan surat izin mengemudi (SIM) tipe A Umum. Namun, mereka menolak syarat kepemilikan kendaraan harus atas nama badan hukum. Ia juga meminta agar pengurusan SIM A ke SIM A Umum bisa dibantu pemerintah secara kolektif.