Investor dan Warga Perlu Kerja Sama
PADANG, KOMPAS — Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, mendorong kerja sama antara masyarakat dan investor dalam penyediaan lahan untuk pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang. Tujuannya agar investor tidak membeli lahan masyarakat dan masyarakat tidak terpinggirkan. Investor yang mau menggunakan konsep itu akan diprioritaskan.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi di Padang, Minggu (22/10), mengatakan, di daerah lain, ada kebijakan semua tanah atau lahan dibeli pemda. Ada juga investor yang diarahkan membeli semua lahan. "Tetapi, kami lebih menginginkan agar investor mau sharing usaha dengan masyarakat pemilik lahan," kata Medi.Dengan konsep seperti itu, selain warga tidak kehilangan lahan, ekonomi mereka juga tumbuh seiring tumbuhnya usaha itu. Jika warga kehilangan lahan, mereka akan terpinggirkan dan berakibat munculnya gangguan. Selain itu, konsep itu memberikan jaminan kepada investor terkait keamanan investasi karena masyarakat turut ambil bagian."Jika masyarakat kehilangan lahan, mereka akan terpinggirkan, hanya akan menjadi tukang parkir, penjual teh atau suvenir. Melalui konsep ini, kami ingin masyarakat juga menjadi pemilik saham karena lahan atau tanahnya digunakan," kata Medi.Hindari spekulanWarga di Kepulauan Anambas diimbau tidak tergoda melepas kepemilikan lahan kepada pembeli dari luar wilayah itu. Imbauan ini menyusul banyak orang datang menawar lahan warga setelah pariwisata menggeliat di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepulauan Anambas Indrayana menuturkan, warga di berbagai pulau di Anambas banyak didatangi orang. Mereka dibujuk melepaskan lahan. "Calon pembelinya entah di mana, bukan orang Anambas. Mereka menawarkan harga di atas rata-rata," katanya, Minggu.Dikhawatirkan lahan itu akan dijadikan tempat wisata dengan pengelola dari luar Anambas. Saat lokasi itu jadi, orang Anambas hanya bisa menonton. Bupati Anambas Abdul Haris mengatakan, Anambas belajar dari sejumlah daerah lain yang sudah maju industri pariwisatanya. Di sana, warga setempat hanya menjadi penonton. "Salah satu penyebabnya karena warga sudah telanjur melepas lahan kepada pihak dari luar daerah. Lahan didiamkan bertahun-tahun sampai akhirnya dibangun hotel dan aneka fasilitas industri pariwisata lain," ujarnya.Haris tidak ingin hal itu terjadi di Anambas. Untuk itu, pemkab mendorong warga memiliki bukti penguasaan sah atas lahan. "Sekarang sedang proses pendataan lahan," ucapnya. (ZAK/RAZ)
