Pemerintah Perlu Berperan di Toba

MEDAN, KOMPAS — Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Taman Bumi Kaldera Toba menjadi anggota Taman Bumi Global Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Dua tahun ini, konsep taman bumi justru dijalankan warga dan komunitas pencinta Danau Toba. Wakil Ketua Jendela Toba John Robert Simanjuntak di Medan, Sumatera Utara, Senin (23/10), mengatakan, konsep pembangunan kawasan berbasis Taman Bumi Global UNESCO (UNESCO Global Geopark/ UGG) sangat cocok diterapkan dalam pembangunan pariwisata Danau Toba. Pembangunan itu mengedepankan konservasi, edukasi, dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunannya memadukan unsur geologi, biologi, dan budaya.Saat ini, ada dua taman bumi di Indonesia yang masuk UGG, yaitu Taman Bumi Gunung Batur di Bali dan Taman Bumi Gunung Sewu yang terletak di tiga provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan itu berkembang pesat setelah menjadi anggota UGG.Taman Bumi Kaldera Toba telah diajukan menjadi anggota UGG pada 2014. Namun, saat penilaian pada 2015, UNESCO belum menerima karena pembangunan kawasan dinilai belum mengedepankan prinsip UGG. UNESCO memberi waktu dua tahun untuk membenahi Taman Bumi Kaldera Toba. "Waktu untuk mengajukan kembali dokumen ke UNESCO adalah November 2017. Hingga kini belum ada perubahan signifikan yang dilakukan pemerintah," ujar Robert.Robert mengatakan, UNESCO memberikan lima rekomendasi yang harus dipenuhi agar Taman Bumi Kaldera Toba bisa masuk UGG. Kelima rekomendasi itu adalah pelaksanaan program pendidikan tentang Kaldera Toba, pemasangan panel informasi, promosi dan pemasaran, wisata budaya, serta aktivitas berbasis Kaldera Toba di empat geoarea.Gerakan wargaManajer Program Rumah Karya Indonesia (RKI) Marojahan Manalu menyatakan, beberapa tahun ini program mereka fokus melakukan aktivitas berbasis Taman Bumi Kaldera Toba. Antara lain program Geo Bike Caldera Toba, Silahisabungan Arts Festival, Onan Na Marpatik, dan Dokan Arts Festival. "Rekomendasi UNESCO yang paling penting adalah pelibatan ekonomi masyarakat dalam pembangunan kawasan. Kami merancang program berbasis ekonomi masyarakat," katanya. Marojahan mencontohkan Silahisabungan Arts Festival merupakan pertunjukan budaya dan seni masyarakat di kawasan Kaldera Toba. Festival itu dikunjungi sekitar 2.000 wisatawan. "Mereka tidak menginap di hotel, tapi berkemah atau menginap di homestay warga," katanya.Menurut Marojahan, kegiatan RKI juga selalu diisi dengan sosialisasi Taman Bumi Kaldera Toba. Kegiatan Geo Bike Kaldera Toba, misalnya, dibuat dengan rute mengitari empat geoarea Taman Bumi Kaldera Toba. Mereka memperkenalkan kepada peserta peristiwa letusan supervolcano Toba, keanekaragaman hayati, dan budaya kawasan itu. Menurut Marojahan, pembiayaan program yang mereka lakukan sebagian besar dipenuhi secara swadaya dari peserta. Jika hanya berharap pada pemerintah, Taman Bumi Kaldera Toba sulit menjadi anggota UGG.Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, tapi badan itu tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada dukungan anggaran. Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Alimin Ginting menyatakan, pihaknya sulit bergerak karena terkendala biaya. Sejak dilantik pada Februari 2016, mereka hanya mendapat biaya honor. "UNESCO menyampaikan lima rekomendasi, tetapi belum bisa dijalankan," katanya.Belakangan, kata Alimin, Pemprov Sumut membentuk Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba untuk mengajukan dokumen ke UNESCO.Alimin menyatakan, pekerjaan yang mendesak untuk dilakukan adalah pembuatan papan informasi dan pusat informasi di setiap geoarea. Papan informasi dengan bahasa sederhana harus ada di Bandara Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang dan Bandara Silangit di Tapanuli Utara. Papan informasi itu juga harus ada di jalan menuju kawasan. Menurut Alimin, baru ada satu gedung pusat informasi di Geoarea Samosir. Itu pun belum berfungsi karena belum ada alat-alat peraga dan pemandu. (NSA)