Pelaksanaan JKN Perlu Dievaluasi
YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan terkait program Jaminan Kesehatan Nasional. Evaluasi diperlukan karena pelaksanaan program diwarnai sejumlah masalah. Misalnya, defisit yang dialami pelaksana JKN, tidak meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan, dan klaim peserta golongan tertentu lebih dari 100 persen. "Memasuki tahun keempat pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kita melihat berbagai masalah dalam pelaksanaan program," kata Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Rabu (25/10), di Yogyakarta. Laksono mengatakan, defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku pelaksana JKN terutama terjadi karena mismatch (ketidaksesuaian) antara besaran iuran peserta JKN dan perhitungan besaran iuran ideal.Terus defisitSejak JKN dilaksanakan pada 2014, BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit. Pada 2014, defisit dana JKN Rp 3,3 triliun, pada 2015 Rp 5,7 triliun, dan pada 2016 jadi Rp 9,7 triliun. Tahun ini, dari Januari sampai Juni, defisit Rp 6,5 triliun (Kompas, 6/10).Masalah lain, klaim peserta dari kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) lebih dari 100 persen. Sebagian peserta kelompok PBPU merupakan warga mampu. Di sisi lain, klaim dari peserta kelompok penerima bantuan iuran (PBI) yang merupakan warga miskin justru kurang dari 100 persen. Kondisi itu, menurut Laksono, rentan membuat anggaran untuk PBI dialihkan untuk pembiayaan kesehatan kelompok PBPU. Padahal, anggaran untuk PBI merupakan subsidi bagi warga miskin. Ini seharusnya tidak dialihkan untuk membiayai kelompok ekonomi mampu. Laksono menambahkan, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di Indonesia masih menjadi masalah. Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di wilayah tertentu, misalnya Indonesia timur, belum memadai, sementara di Pulau Jawa rumah sakit terus bertambah. Akibatnya, peserta JKN di Indonesia timur tidak bisa memanfaatkan layanan JKN secara maksimal.Laksono berharap pemerintah bisa menegaskan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dalam pelaksanaan program JKN. Keberpihakan itu bisa ditunjukkan dengan memfokuskan anggaran BPJS Kesehatan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Purwo Santoso mengatakan, pemerintah harus berani melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan JKN untuk mengetahui apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Evaluasi juga penting untuk melihat apakah ada ketidaktepatan dalam aturan dan kebijakan pelaksanaan JKN. (HRS)
