Hulu Rusak, Banjir Masih Mengancam
SEMARANG, KOMPAS — Bencana banjir masih menjadi ancaman utama sebagian besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada awal musim hujan. Kerusakan ekosistem daerah resapan air di hulu-hulu sungai menjadi penyebabnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Budie Yuwono, Senin (6/11), di sela-sela diskusi Pengelolaan Banjir Jateng di Semarang, mengatakan, 30 dari 35 kabupaten/kota di Jateng masih terancam banjir pada awal musim hujan tahun ini. "Penanganan banjir tidak sekadar mengelola air permukaan, tetapi juga butuh kerja sama pihak lain, terutama dalam menjaga ekosistem di daerah konservasi dan resapan di hulu-hulu sungai," katanya.Menurut Prasetyo, upaya pengurangan risiko banjir terus dilakukan sejak 2013. Di antaranya dengan merehabilitasi aliran sungai-sungai besar, membangun 902 sumur resapan, dan 36 embung kapasitas sedang dari rencana 119 embung.Embung-embung tersebar di 20 kabupaten/kota. Pada 2018, sedikitnya dibangun lagi 45 embung dengan anggaran Rp 90 miliar. Setiap embung berkapasitas 100.000-150.000 meter kubik, dengan kedalaman 3-4 meter di lahan berkisar 1-2 hektar. Pembangunan embung dan sumur resapan belum berdampak signifikan mengurangi risiko bencana hidrologi tersebut.Prasetyo mengakui, sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai Perda Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) banyak yang beralih fungsi. Bahkan, luasan kawasan lindung diperkirakan sudah kurang dari 20 persen. Kerusakan kawasan lindung di bagian hulu dinilai menjadi salah satu pemicu banjir di daerah pesisir Jateng, seperti Semarang, Pekalongan, Kendal, dan Demak. Daerah-daerah yang terancam banjir itu sebagian besar merupakan daerah cekungan sehingga sangat mudah dilanda banjir pada musim hujan. Selain wilayah pantura Jateng, daerah rawan banjir juga meliputi bagian selatan seperti Cilacap, Purworejo, dan Kebumen. Daerah yang jarang dilanda banjir hanya Kota Magelang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Wonosobo, dan Temanggung.Dosen hidrologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, Robert J Kodoatie, menilai, harus ada perubahan komposisi peruntukan kawasan dalam ketentuan RTRW di Indonesia.Jika selama ini, kawasan terbagi 30 persen kawasan lindung dan 70 persen kawasan budidaya, kini harus diubah menjadi 40 persen kawasan lindung, 40 persen kawasan budidaya, dan 20 persen kawasan transisi. (WHO)
