Bendungan Rp 1,7 Triliun Siap Dibangun

TAKALAR, KOMPAS — Pemerintah dan kontraktor menandatangani kontrak kerja pembangunan Bendungan Pammukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, senilai Rp 1,7 triliun, Rabu (15/11). Dengan begitu, bendungan terbesar ketiga di Sulsel ini dapat segera dimulai pembangunannya. Proyek ini dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Nindya Karya.Proyek Bendungan Pammukkulu dibagi dalam dua kegiatan. Paket pertama dikerjakan PT Wijaya Karya dengan nilai kontrak Rp 852 miliar dan paket kedua dikerjakan PT Nindya Karya dengan kontrak Rp 842 miliar. Adapun nilai kontrak untuk supervisi adalah Rp 53 miliar.Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Iskandar mengatakan, bendungan yang berlokasi di Desa Kalikomara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, ini nantinya akan mengairi sawah mencapai 6.430 hektar. Selain itu, bendungan juga akan menjadi sumber air baku untuk pengelolaan air bersih dan pembangkit listrik tenaga air yang bisa menghasilkan listrik hingga 2,5 megawatt.Bendungan juga akan berfungsi sebagai pengendali banjir dengan kapasitas 430 meter kubik per detik. Bendungan Pammukkulu memiliki daya tampung 82,7 juta meter kubik.Iskandar mengatakan, ini adalah waduk ketiga terbesar di Sulsel setelah Bendungan Bilibili di Kabupaten Gowa dan Bendungan Passeloreng di Kabupaten Wajo. Adapun lahan yang harus dibebaskan untuk proyek ini mencapai 640 hektar.Sejauh ini, menurut ia, sebagian tanah sudah dibebaskan dan sebagian dalam proses. Setelah penandatanganan kontrak, pekerjaan pun segera dimulai yakni berupa pembersihan lahan dan struktur utama bendungan.Saling membantuKepala Pusat Bendungan yang mewakili Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan, ada 65 bendungan yang dibangun di seluruh Indonesia, termasuk Pammukkulu. "Bendungan Pammukkulu yang pertama dilakukan penandatanganan kontrak kerjanya dari sembilan bendungan yang dimulai tahun ini. Pembangunan akan dilaksanakan bertahap hingga tahun 2021," kata Sumiarsih.Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berharap tak ada kendala dalam pembangunan, terutama terkait pembebasan lahan. "Yang harus dipahami masyarakat, tak ada ganti rugi dalam proyek ini, tetapi ganti untung. Saya minta semua pihak saling membantu dan mengawasi agar proyek ini berjalan sesuai rencana. Warga yang lahannya dibebaskan juga harus melihat kepentingan jangka panjang dalam proyek ini," ujarnya. (REN)