SEMARANG — Putusan kasus penganiayaan taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang yang direncanakan dibacakan, Rabu (15/11), ditangguhkan hingga 17 November. Kuasa hukum dari sembilan terdakwa kasus yang menewaskan seorang taruna tingkat II tersebut bersikukuh kliennya harus bebas. Penundaan pembacaan putusan disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Casmaya. ”Sidang ditunda hingga Jumat, 17 November, karena hakim masih harus bermusyawarah,” kata Casmaya. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut sembilan terdakwa dijerat Pasal 170 Ayat 1 KUHP dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Para terdakwa terlibat menganiaya berujung kematian taruna Akpol tingkat II, Muhammad Adam (20). Penganiayaan dilakukan pada 18 Mei 2017. (KRN)
Pemilik Modal Jadi Tersangka
BANDAR LAMPUNG – Kepolisian Daerah Lampung menetapkan seorang tersangka dalam kasus pembukaan tambak udang ilegal di dekat kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Tersangka adalah warga negara Korea yang merupakan pemilik modal dari investasi tambak itu. Wakapolda Lampung Brigadir Jenderal (Pol) Angesta Romano Yoyol mengemukakan, Rabu (15/11), saat hadir di acara ekspose kasus dan diskusi menyikapi pembangunan tambak dan pelebaran jalan di kawasan TNBBS. Acara digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Lampung. Menurut Yoyol, pembukaan tambak dilakukan 5 September 2017 oleh PT Delivra Sinar Sentosa, anak perusahaan PMA PT Indomarine Aquaculture Farm. Perusahaan tidak mengantongi izin lingkungan dari pemerintah saat membuka tambak. Hanya ada izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. (VIO)
Pendampingan Keluarga Miskin Ditingkatkan
YOGYAKARTA – Pemerintah ingin memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, Kemensos menambah jumlah pendamping keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. ”Jumlah pendamping belum proporsional. Idealnya satu pendamping untuk 250 keluarga, tapi di beberapa kota, satu pendamping untuk 450 keluarga,” kata Mensos Khofifah Indar Parawansa pada acara penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ke-4 di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (15/11). ”Selain kuantitas, kualitas pendamping juga akan ditingkatkan karena kami ingin memastikan penyaluran bantuan efektif dan tepat sasaran,” ujar Khofifah. Kemensos menargetkan jumlah kepala keluarga penerima manfaat PKH, meningkat dari 6 juta keluarga pada 2017, menjadi 10 juta keluarga pada 2018. (DIM)
