Akses ke Tembagapura Diperketat
MIMIKA, KOMPAS — Aparat keamanan akan memperketat akses masuk ke Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang jadi area penambangan PT Freeport Indonesia guna mencegah aktivitas pendulangan emas liar di situ. Warga pendulang emas dikhawatirkan bisa kembali menjadi sasaran teror kelompok kriminal bersenjata. Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan hal itu seusai mengunjungi 806 warga dari sejumlah kampung di Tembagapura, yang masih mengungsi di Graha Eme Neme Yauware, Timika, ibu kota Mimika, Selasa (21/11). Sebanyak 344 warga yang sebelumnya juga dievakuasi ke Timika telah kembali ke kampung halaman atau rumah kerabat. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Papua juga luar Papua.Warga itu dievakuasi setelah sebulan tiga kampung, yakni Utikini, Banti, dan Kimbely, dikuasai kelompok kriminal bersenjata. Sebagian warga dari luar Tembagapura yang dievakuasi TNI-Polri Jumat (17/11) bekerja sebagai pendulang emas di Kali Kabur. Kali yang melintasi Kampung Utikini, Banti, Kimbely, dan beberapa kampung lain itu merupakan lokasi pembuangan limbah dari hasil pengolahan konsentrat mengandung emas di PT Freeport Indonesia.Boy mengatakan, pihaknya tidak ingin warga kembali terisolasi di kampung-kampung tersebut jika kelompok kriminal bersenjata beraksi lagi. Saat menguasai ketiga kampung, kelompok kriminal bersenjata melarang warga meninggalkan kampung, termasuk para pendulang dari luar Tembagapura. "Karena itu, aktivitas pendulangan harus dihentikan," katanya.Ia pun menambahkan, tim Satgas Operasi Terpadu TNI-Polri yang berjumlah sekitar 200 personel masih disiagakan di Tembagapura untuk mengantisipasi serangan dari kelompok kriminal bersenjata.Sudah dilarang Asisten II Sekretariat Daerah Pemkab Mimika Marthen Paiding mengatakan, pemerintah berulang kali melarang aktivitas pendulangan emas liar di kawasan tersebut. "Kami bersama polisi setempat telah memulangkan ratusan pendulang pada 2015. Ternyata mereka kembali mendulang di sana," katanya.Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah menghentikan aktivitas pendulangan emas di kawasan tersebut. "Aktivitas pendulangan emas bisa membahayakan kesehatan warga. Karena itu, kami mengikuti kebijakan pemerintah," ujarnya. (FLO)
