Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Ridwan Siahaan dalam acara pembinaan integritas program dan layanan pertanian untuk penyuluh pertanian bertajuk ”Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan Menuju Lumbung Pangan 2045”, Senin (4/11) malam, di Bandar Lampung. Penyuluh pertanian dituntut memiliki integritas yang baik sehingga mampu mewujudkan program dan layanan pertanian yang bersih dan bebas dari pungutan liar.
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Para penyuluh pertanian diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program dan layanan pertanian untuk mendukung program swasembada pangan. Penyuluh pertanian dituntut memiliki integritas yang baik sehingga mampu mewujudkan program dan layanan pertanian yang bersih dan bebas dari pungutan liar.
Hal itu dikatakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Justan Ridwan Siahaan dalam acara pembinaan integritas program dan layanan pertanian untuk penyuluh pertanian bertajuk ”Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan Menuju Lumbung Pangan 2045”, Senin (4/11) malam, di Bandar Lampung. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari sejumlah instansi satuan kerja terkait, TNI, dan penyuluh pertanian. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Edi Yanto.
Menurut Justan, pemberdayaan dan penguatan peran penyuluh pertanian sangat diperlukan karena penyuluh memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pertanian. Penyuluh berperan sebagai inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, dan inovator dalam pembangunan pertanian.
Pembinaan penyuluh pertanian ini diarahkan agar penyuluh aktif dalam upaya pencegahan terjadinya pungutan liar, menghasilkan inovasi teknologi pertanian, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang modern dan tepat guna, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Penyuluh pertanian harus mampu memberikan ide-ide baru di bidang pengetahuan, kemampuan dan jalan keluar bagi para petani yang mengalami kesulitan dalam permodalan, akses pasar dan alih teknologi, sekaligus sebagai penghubung dengan lembaga keuangan dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas.
”Penyuluh pertanian harus mampu memberikan ide-ide baru di bidang pengetahuan, kemampuan, dan jalan keluar bagi para petani yang mengalami kesulitan dalam permodalan, akses pasar dan alih teknologi, sekaligus sebagai penghubung dengan lembaga keuangan dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas,” kata Justan.
Menurut dia, sikap berintegritas para penyuluh pertanian penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pungutan liar terhadap petani. Jika penyuluh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, program swasembada pangan bakal terwujud dan petani bisa lebih sejahtera.
”Penyuluh harus sadar bahwa tugas mereka adalah mendampingi petani, tidak boleh justru membohongi petani, misalnya memberikan pestisida atau pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani dan menjualnya dengan harga mahal. Penyuluh tidak boleh membohongi petani untuk keuntungan pribadinya,” katanya.
Menurut dia, penyuluh harus sadar bahwa petani sangat penting dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Untuk itu, penyuluh juga semestinya membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan solusi atas permasalahan pertanian secara lebih efisien dan murah. Dengan begitu, biaya operasional yang dikeluarkan petani bisa lebih sedikit, keuntungan yang didapat bisa lebih banyak.
Selain memberikan pembinaan kepada para penyuluh, katanya, perbaikan layanan pertanian juga dilakukan dengan penguatan regulasi dan pengembangan inovasi. Untuk mengatasi permasalahan distribusi pupuk, misalnya, beberapa daerah telah menerapkan distribusi pupuk secara daring. Salah satu yang telah menerapkan teknologi itu adalah Provinsi Lampung.
Dia menambahkan, pencapaian bidang pertanian Indonesia tahun 2017 menggembirakan. Pasalnya, berdasarkan hasil riset Food Sustainability Indeks (FSI), Indonesia berada di peringkat ke-21 dengan skor 50,77. Peringkat Indonesia berada di atas Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India. Riset FSI tersebut mencakup tiga aspek, yakni pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), kehilangan atau penyusutan pangan dan limbah (food loss and waste), serta aspek gizi (nutritional challenges).
Menurut Edi Yanto, Provinsi Lampung memiliki sekitar 1.500 penyuluh yang mengawasi lebih dari 2.000 desa yang menjadi sentra produksi pertanian di Lampung. Saat ini, satu penyuluh mengawasi 1-2 desa.
