Dedi Mulyadi Instruksikan Kades Temui Calon Kades yang Kalah

Dokumentasi Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta

Ribuan orang memenuhi karnaval bertajuk Pawai Toleransi Umat Beragama yang digelar di pusat Kota Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (28/7). Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Purwakarta ini berlangsung meriah dan menyejukkan serta mendapat apresiasi dari warga.

PURWAKARTA, KOMPAS — Suhu politik pedesaan yang sempat memanas menjelang pilkades serentak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sepertinya segera mendingin. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menginstruksikan para kepala desa terpilih segera melakukan sowan atau silaturahim kepada calon kades yang tak terpilih.

Langkah itu dimaksudkan untuk merajut kembali soliditas para tokoh masyarakat dalam membangun desanya ke depan. Permintaan sowan itu ditegaskan Dedi saat melantik kepala desa terpilih dalam pilkades serentak 2017 Purwakarta di Bale Maya Datar, Purwakarta, Kamis (7/12) malam.

”Sebelum memulai tugas sebagai kepala desa, sowanlah kepada calon yang kalah. Kondusivitas harus terus dijaga, persaudaraan harus terus direkatkan. Tidak boleh ada konflik di pedesaan,” ujar Dedi. Melalui sowan itu aroma kompetisi politik menjelang dan setelah pemilihan kepala desa harus berakhir.

Dalam upaya memberikan pendidikan politik kepada para kepala desa, Dedi juga meminta agar janji kampanye kepala desa yang disampaikan kepada masyarakat segera dipenuhi. Ia mengingatkan, janji tersebut merupakan kontrak kepala desa dengan masyarakat selama mereka menjabat.

Para kepala desa diminta melakukan inventarisasi satu per satu masalah yang ada di desa sekaligus membuat solusinya. Misalnya, solusi masalah air bersih dan menyelesaikan persoalan rumah warga miskin. ”Selesaikan masalah prioritas pembangunan. Jalankan visi dan misi Anda yang kemarin secara lantang Anda sampaikan kepada warga,” ujarnya.

Kepala Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Muhammad Muhyi mengatakan pihaknya siap menjalankan instruksi bupati itu. Visi dan misi yang disampaikan selama kampanye secara bertahap akan dilaksanakan per triwulan. ”Amanat itu akan kita laksanakan bersama masyarakat. Selama ini partisipasi warga selalu dikedepankan,” kata kades yang mengalahkan petahana tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Purwakarta Suhandi menjelaskan, pelantikan itu dilaksanakan langsung setelah tujuh desa di lima kecamatan menggelar pilkades serentak, Kamis (7/12) siang. Pemkab Purwakarta menggelar pelantikan pada malam harinya. Langsung dilantik setelah pemungutan suara merupakan tradisi yang dilakukan di Purwakarta untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Dana desa

Pemkab Purwakarta juga memberi perhatian penuh terhadap dana desa dengan mengawal ketat penggunaannya. Selain mengintensifkan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang diketuai kejaksaan, pemkab juga menggandeng polisi agar dana tersebut tidak dikorupsi.

Pelibatan polisi dikuatkan dengan nota kesepahaman yang ditandatangani Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Kapolres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Deddy Tabrani, Rabu (29/11). Kesepahaman itu bertujuan membangun sistem pencegahan korupsi terhadap penggunaan dana desa.

Pemkab Purwakarta mengintruksikan agar dana rutin yang digunakan untuk masyarakat di pedesaan itu benar-benar tepat sasaran, mulai dari perencanaan. Dengan sistem perencanaan yang baik, perilaku korupsi aparat di semua tingkatan, terutama para aparat desa, dapat dicegah.