Meski Melimpah, Potensi Budidaya Perikanan di Lampung Tak Tergarap Maksimal

Kompas/Vina Oktavia

Sejumlah nelayan mengumpulkan ikan hasil melaut di pesisir Teluk Lampung, beberapa waktu lalu. Minimnya nelayan yang memiliki kapal berukuran di atas 50 GT membuat nelayan tidak dapat mencari ikan hingga ke Samudra Hindia. Padahal, kawasan itu menyimpan potensi perikanan yang melimpah.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pola budidaya perikanan berkelanjutan perlu dioptimalkan agar potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dapat tergarap. Pelaku usaha sektor perikanan budidaya tidak hanya diminta untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Toga Mahaji di Bandar Lampung mengatakan, luas perairan laut di Lampung 24.820 kilometer persegi atau sekitar 41,2 persen dari total luas wilayah Lampung 35.376,5 kilometer persegi. Adapun potensi lahan perikanan di Lampung seluas 292.820,4 hektar.

”Sayangnya potensi itu belum tergarap optimal. Saat ini masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan,” kata Toga.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, tahun 2016, produksi perikanan budidaya di Lampung sebanyak 122.729 ton. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan sasaran produksi yang diharapkan pemerintah, yakni 317.530 ton.

Selain belum optimalnya pemanfaatan lahan, permasalahan lain yang dihadapi adalah ketidakseimbangan pemanfaatan lahan dengan pelestarian lingkungan.

Dia mencontohkan, masih banyak petambak udang yang mencetak tambak di dekat garis pantai hingga membabat hutan mangrove. Hal itu menyebabkan tambak terancam banjir akibat pasang air laut atau rob. Padahal, pohon-pohon mangrove berfungsi sebagai pemecah ombak untuk melindungi tambak udang.

Di Lampung, sentra tambak udang yang terkena banjir rob antara lain di Kecamatan Sragi (Kabupaten Lampung Selatan) dan Kecamatan Rawajitu Timur (Tulang Bawang). Banjir rob yang melanda daerah itu beberapa hari lalu merendam puluhan hektar tambak dan permukiman warga. Sebagian petambak melakukan panen dini untuk menghindari kerugian dan ancaman penyakit.

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung sebenarnya sudah punya regulasi yang mengatur tentang pembuatan tambak udang. Kawasan pinggir pantai sepanjang 200 meter dari laut semestinya ditanami pohon mangrove untuk melindungi tambak. Namun, ada saja petambak yang melebarkan area tambaknya tanpa sepengetahuan pemerintah.

”Usaha tambak udang harus disiapkan secara matang karena risikonya cukup tinggi. Pembuatan tambak yang salah bisa merusak lingkungan. Pemerintah akan pelakukan pemantauan kembali di sejumlah sentra tambak udang,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Masyarakat Indonesia Rokhmin Dahuri mengatakan, jika dioptimalkan, potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan bisa mencapai 1,3 juta dollar AS per tahun dan mampu menyerap 45 juta tenaga kerja. Sayangnya, kontribusi ekonomi dari sektor keluatan dan perikanan hanya 22 persen pada tahun 2014.

Padahal, kata dia, sumbangan ekonomi dari keluatan dan perikanan di negara lain yang potensi sumber daya alamnya lebih kecil dari Indonesia telah mencapai lebih dari 30 persen. Thaliand dan Jepang adalah contoh dari negara yang telah mampu mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanannya.

Menurut dia, semestinya pemerintah lebih fokus mengembangkan sektor perikanan budidaya berkelanjutan agar potensi ekonomi yang besar itu dapat terserap. Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya pembinaan pola budidaya secara tepat. Sebab, masih banyak pelaku usaha budidaya yang tidak disiplin sehingga menimbulkan permasalahan, seperti merusak lingkungan dan menimbulkan penyakit.

Selain itu, penerapan teknologi dan pelestarian lingkungan juga penting untuk usaha perikanan berkelanjutan. Apalagi, tren permintaan dunia terhadap komoditas kelautan dan perikanan menunjukkan peningkatan.

”Dengan potensi sumber daya alam yang ada, Indonesia siap berbudidaya. Perikanan budidaya tidak hanya baik pemenuhan makanan berprotein, tetapi juga untuk farmasi,” katanya.