Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi (tengah), seusai menyerahkan dana isian pelaksanaan anggaran tahun 2018 untuk satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di NTB, Jumat (15/12) di Mataram, Lombok, menyalami Kepala Desa Aikmel Utara, Lombok Timur, H Kemah yang mendapat penghargaan salah satu desa pengelola terbaik dana desa.
MATARAM, KOMPAS — Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang memanfaatkan acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran bagi jajaran di Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di provinsi itu, Jumat (15/12), untuk berpamitan. Pasalnya, hari itu merupakan terakhir kali menyerahkan daftar tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah serta intansi vertikal dan TNI-Polri di NTB.
”Dua periode saya menjadi gubenur, sudah sepuluh kali menyerahkan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) sampai sekarang ini. Pasca-Pemilihan Gubernur NTB nanti, saat penyerahan DIPA bulan Desember 2018 akan diserahkan gubernur baru. Siapa dia, kita tidak tahu, yang jelas ada di lauhil mahfuzh (skenario Allah SWT),” tutur Tuan Guru Bajang di Mataram, Lombok.
Pemilihan Gubernur NTB periode 2018-2023 dijadwalkan digelar pada Juni tahun depan. Tuan Guru Bajang sudah dua periode memimpin NTB. Periode pertama ia berpasangan dengan Badrul Munir (birokrat), sementara periode kedua berduet dengan M Amin (kini Ketua DPD Partai Nasdem NTB).
Menurut Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Wilayah NTB Taukhid, DIPA yang diserahkan Tuan Guru Bajang untuk Provinsi NTB dan kabupaten/kota di NTB tahun 2018 sebesar Rp 15,3 triliun. Dari jumlah itu, Rp 8,1 triliun diberikan untuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal Pemprov NTB, termasuk TNI-Polri. Sementara dana desa untuk Provinsi NTB tahun 2018 juga naik, dari Rp 865 miliar tahun 2017 menjadi Rp 983 miliar tahun 2018.
Gubernur menilai, selama dua periode memimpin NTB, DIPA provinsi tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah anggaran itu diikuti pula kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang, antara lain, ditunjukkan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
”WTP memang bukan segalanya, tetapi satu tahapan yang menunjukkan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dengan standar akuntansi,” ujarnya.
Oleh karena itu, Gubernur berharap keberhasilan SKPD, kerja sama lintas sektoral dengan aparat penagak hukum, dan hal-hal yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tata kelola yang baik (good governance) selama 10 tahn terakhir dapat ditingkatkan oleh gubernur-wakil gubernur periode berikutnya.
Ia juga berpesan, pengelolaan tata pemerintah yang baik termasuk tetap menjaga hubungan harmonis antara lain pluralitas masyarakat di provinsi yang meliputi Pulau Lombok dan Sumbawa itu.
”Pesan saya kepada cagub-cawagub, berkompetisilah dengan fair. Jangan sampai kompetisi itu mengorbankan hal baik yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, seperti persaudaraan, kebersamaan, dan kekompakan sebagai keluarga besar NTB,” tutur Tuan Guru Bajang.
