Ilustrasi: Petugas melaksanakan operasional harian di Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Teluk Kabung di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (19/5/2017) lalu. Terminal BBM Teluk Kabung memasok kebutuhan bahan bakar di seluruh wilayah Sumatera Barat. (Dokumentasi PT Pertamina (Persero)).
SARMI, KOMPAS — Warga di Kabupaten Sarmi, Papua, masih harus membeli bensin premium eceran di tepi jalan dengan harga jauh lebih mahal dari Rp 6.450 per liter, harga bersubsidi kini. Ini terjadi karena keterbatasan waktu operasional satu-satunya agen premium dan minyak solar.
Ketua Dewan Adat Sarmi John Yaas saat ditemui di Sarmi mengatakan, hanya ada satu agen premium dan minyak solar (APMS) di Sarmi. Dalam sepekan, lanjutnya, APMS hanya beroperasi dua-tiga hari.
”Kebanyakan warga membeli bensin (premium) di perkotaan Sarmi seharga Rp 10.000 per liter, sedangkan warga di pedalaman membeli bensin Rp 20.000 per liter,” ujar John, Sabtu (16/12).
Kebanyakan warga membeli bensin (premium) di perkotaan Sarmi seharga Rp 10.000 per liter, sedangkan warga di pedalaman membeli bensin Rp 20.000 per liter.
Korinus Wejasu, salah satu tokoh adat di Sarmi, berpendapat, frekuensi pengiriman bensin dan solar dari Jayapura ke Sarmi juga harus ditingkatkan. Peningkatan frekuensi ini demi akses warga membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Dokumentasi Esau Miran
Warga menyambut masuknya pesawat terbang di Lapangan Terbang Hikariki , Distrik Ubalihi, Yahukimo Papua, pada 8 November 2017.
Sarmi, yang terdiri atas 10 distrik (kecamatan), berjarak sekitar 300 kilometer arah barat Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Perjalanan darat dari Jayapura ke Sarmi bisa memakan waktu 6-7 jam.
”Kondisi jalan yang rusak menyebabkan distribusi BBM dari Jayapura ke Sarmi memakan waktu sangat lama. Pemerintah harus memperbaiki jalan sehingga pengiriman barang kebutuhan pokok dan juga BBM tidak terkendala,” kata Korinus.
Kepala Kampung Wamariri Yahya Awawiriyam menyebutkan, sebagian dari 160 warga di kampung itu, yang berprofesi sebagai petani, tak mampu membeli bensin premium eceran seharga Rp 20.000 per liter.
”Untuk menghemat biaya, warga memilih berjalan kaki satu-dua hari ke pusat kota untuk antre BBM di APMS, sehingga mereka bisa membeli BBM sesuai harga bersubsidi di APMS daripada membeli di pedagang eceran,” tutur Yahya.
Warga memilih berjalan kaki satu-dua hari ke pusat kota untuk antre BBM di APMS, sehingga mereka bisa membeli BBM sesuai harga bersubsidi di APMS daripada membeli di pedagang eceran.
Rawan penyalahgunaan
Kepala Kepolisian Sektor Sarmi Kota Ajun Komisaris Yoseph Fautngil mengatakan, penyalahgunaan bensin bersubsidi rawan terjadi di APMS. ”Bensin yang diambil dari APMS kemudian dijual kembali secara eceran. Kami sudah mengimbau pihak APMS, tetapi belum ditindaklanjuti,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Sarmi Eduard Fonataba mengatakan, pemerintah setempat berupaya mengatasi masalah tersebut.
Bensin yang diambil dari APMS kemudian dijual kembali secara eceran. Kami sudah mengimbau pihak APMS, tetapi belum ditindaklanjuti
Sen
Kompas/ Fabio Costa
Sejumlah pedagang yang berjualan di pinggiran jalan dekat Terminal Angkutan Umum di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (23/11/2017).
ior Supervisor Communication Relations PT Pertamina MOR VIII Maluku-Papua Fahrougi Andriani Sumampouw menegaskan, Pertamina akan menindak penyalah guna BBM bersubsidi, termasuk jika ada penjualan bensin bersubsidi kepada pengecer yang tak berizin.
”Sanksinya adalah mencabut izin usaha pengelola APMS tersebut,” kata Fahrougi.
John Yaas berharap adanya perhatian pemerintah pusat, termasuk BUMN terkait, yakni Pertamina, guna mengatasi minimnya BBM bersubsidi di Sarmi.
”Sudah ada program BBM Satu Harga. Kami berharap, warga Sarmi pun bisa merasakan program itu,” ujar John. (FLO)
