Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan) memasuki ruang Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
SURABAYA, KOMPAS — Mulai muncul dukungan terhadap Presiden Joko Widodo agar bisa menjabat Presiden untuk periode kedua 2019-20124.
Organisasi massa dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) pada deklarasi dan pengukuhan dewan pimpinan daerah (DPD) tingkat provinsi dan 20 dewan pimpinan cabang (DPC) tingkat kabupaten/kota di Surabaya, Sabtu (16/12), menyatakan tidak ragu-ragu mendorong agar Presiden Joko Widodo maju untuk pemerintahan periode kedua sebagai presiden.
Ketua DPP Pospera Mustar Bona Ventura Manurung menyatakan, pilihan dukungan terhadap Presiden Jokowi agar maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019 didasari oleh alasan-alasan yang kuat berupa kinerja pemerintahan dan manfaat yang didapat rakyat sepanjang kepresidenan pertama saat ini.
Menurut Mustar, jalannya reformasi tidak sempurna karena wilayah-wilayah politik ternyata masih bisa dikuasai kelompok-kelompok status quo yang tidak bekerja untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.
”Maka, kami sebagai organisasi massa mendukung upaya agar kader dan anggota Pospera merebut kekuasan-kekuasan politik, bukan untuk menikmatinya sendiri, melainkan untuk menjaga agar kepentingan rakyat benar-benar dijaga dan dikawal,” tutur Mustar.
Pospera digagas sejak 2012 oleh kelompok aktivis mahasiswa 1998, di antaranya dimotori politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, kata Mustar Bona.
Komunitas aktivis 1998 itu berkumpul dalam organisasi Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98). Setelah kongres aktivis mahasiswa 1998 di Palu pada 2015, Popsera didirikan.
”Latar belakang kami sangat beragam, berasal dan bekerja pada berbagai partai, dan aktivisnya bekerja di berbagai profesi, termasuk di BUMN, politisi, pekerja swasta, dokter dan pengacara, juga masih berstatus mahasiswa,” katanya.
Sampai sejauh ini belum atau tidak dirancang sebagai partai politik, tetapi menjadi kekuatan politik yang dibahasakan ”menjadi mata, telinga, mulut, dan hati Bapak Jokowi untuk rakyat,” demikian kata Mustar.
Pospera mendorong dan mengawal kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi berpihak kepada kepentingan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Katno, Ketua DPD Pospera Jatim, menjelaskan, segera setelah dibentuk, Pospera memperkuat barisan kekuatan sumber daya manusia di media sosial yang akan menjadi pendukung pemerintahan Jokowi.
”Kami beranggapan media sosial akan masih dimanfaatkan sebagai media pernyataan negatif dan pernyataan positif atau dukungan kepada pemerintahan Bapak Jokowi. Maka, tahap pertama kami melaksanakan pelatihan-pelatihan perancangan media sosial untuk mengampanyekan dukungan kepada Pesiden Jokowi,” paparnya.
Dalam pernyataannya Pospera juga didukung oleh pengurus badan usaha milik negara, yakni BUMN PT Barata Indonesia, PT Dahana, PTPN II, PT Krakatau Tirta Industri, dan PT Industri Kapal Indonesia. Presiden Joko Widodo duduk sebagai Ketua Dewan Pelindung.
