Kemensos Tambah Jumlah Penerima Manfaat Keluarga Harapan di Jatim

Kompas/Iqbal Basyari

Listiowati (40) menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera, Minggu (12/2) di Surabaya, Jawa Timur. Kartu tersebut berfungsi sebagai media pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan kepada masyarakat miskin.

SURABAYA, KOMPAS – Kementerian Sosial menambah jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan pada 2018 di Jawa Timur. Penambahan bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Senin (18/12), di Surabaya mengungkapkan, tahun ini ada 1.077.294 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Jatim. Mulai tahun anggaran 2018, jumlah ditambah 435.334 keluarga sehingga menjadi 1.512.628 KPM.

Akibat penambahan itu, alokasi anggaran dan jumlah pendamping PKH juga harus ditambah. Untuk alokasi anggaran harus ditambah Rp 870,668 miliar sedangkan pendamping ditambah 1.645 orang menjadi 5.673 orang. “Kami berkeyakinan PKH bisa selaras dengan yang lainnya,” ujar Harry di sela pelaksanaan Hari Apresiasi PKH itu.

Kemsos mengklaim PKH mencegah keluarga berisiko miskin menjadi jatuh miskin. PKH yang telah berlangsung sejak 2007 membuat angka partisipasi siswa sekolah di atas 90 persen. Ibu hamil yang memeriksakan kesehatan kandungan juga di atas 90 persen. PKH dengan model bantuan pemberian uang kepada ibu-ibu diklaim mendorong produktivitas. “Karena ibu-ibu lebih bijaksana mengelola dan membelajakannya sesuai kebutuhan,” kata Harry.

Keberhasilan PKH amat bergantung pada kesiapan dan kematangan pendamping. Tugas pendamping tak ringan. Ada yang mencairkan uang bantuan KPM senilai Rp 500.000 per keluarga per tiga bulan karena yang berhak misalnya sudah terlalu tua atau disabilitas. Ada yang mendampingi ibu-ibu agar tepat membelanjakan uang bantuan sesuai kebutuhan. “Bahkan sampai membantu memasak KPM dengan kondisi serba terbatas,” ujar Harry.

Di tempat terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, kemiskinan masih menjadi masalah klasik yang harus diatasi oleh provinsi berjuluk Brang Wetan itu. Pada 2011, ada 5,251 juta warga miskin (13,85 persen). Pada 2017 jumlah warga miskin menjadi 4,62 juta jiwa (11,77 persen). “Yang perlu diingat, setiap tahun jumlah penduduk bertambah 1 persen secara alami dan migrasi,” katanya.

Untuk pengentasan kemiskinan, berbagai program perlu diselaraskan dengan tujuan percepatan. Program yang dijalankan oleh kementerian bisa diselaraskan dengan program provinsi sampai kabupaten/kota. “Tujuannya sama, untuk mengeroyok penduduk miskin agar segera terangkat dan mencegah yang berisiko miskin menjadi tidak miskin,” ujar Soekarwo.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim Teguh Pramono menambahkan, penurunan angka kemiskinan setahun terakhir terindikasi oleh inflasi yang dinilai cukup rendah. Kurun September 2016-Maret 2017, inflasi tak lebih dari 2,45 persen. Selain itu, penurunan harga beras turut berkontribusi terhadap keluarga miskin. Pada September 2016 harga beras Rp 9.363 per kilogram. Pada Maret 2017, harga beras tmenjadi Rp 9.240 per kilogram.