Terkendala Izin Pemda, Kota Sarmi Dilayani Satu SPBU

Humas Pertamina MOR VIII Maluku Papua.

Aktivitas pengisian premium di SPBU di Ilaga, Kabupaten Puncak. Ilaga termasuk salah satu daerah yang mendapat program BBM Satu Harga dari pemerintah pusat.

JAYAPURA, KOMPAS- Pertamina telah berupaya untuk menambah jumlah lembaga penyalur untuk mengatasi keterbatasan bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Sarmi, Papua. Namun, kini upaya itu terkendala izin prinsip dari Pemkab Sarmi dengan tanpa alasan yang jelas.

Senior Supervisor Communication Relations Pertamina MOR VIII Maluku Papua, Fahrougi Andriani Sumampouw menyampaikan hal itu di Jayapura, pada Senin (18/12).

Fahrougi mengatakan, Pertamina sebenarnya telah memberikan izin kepada salah satu pemilik usaha untuk membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Distrik Bonggo. Namun, izin tersebut dihentikan karena tidak mendapatkan izin prinsip dari Pemkab Sarmi.

"Saat ini hanya ada satu lembaga penyalur BBM yakni SPBU Kompak di pusat kota Sarmi. Padahal terdapat 10 distrik yang lokasinya cukup jauh. Rincian alokasi per bulan yakni 200 kilo liter (kl) premium, 80 kl, dan 50 kl Pertalite," kata Fahrougi.

Fahrougi menuturkan, terbatasnya jumlah lembaga penyalur menjadi salah satu penyebab maraknya hadir bisnis penjualan bensin eceran di Sarmi.

Selain itu, lanjutnya, pengiriman BBM dari Jayapura Sarmi menempuh jarak hingga 300 kilometer dan melewati banyak jembatan kayu.

"Apabila ada jembatan kayu yang putus, maka mobil tangki yang membawa BBM ke Sarmi terpaksa berhenti di tengah perjalanan," tutur Fahrougi.

Ia menambahkan, saat ini ada lima mobil tangki yang melayani pengiriman BBM dari Jayapura ke Sarmi.  "Pertamina akan menambah armada mobil tangki apabila ada peningkatan alokasi untuk mengatasi minimnya BBM bersubsidi Sarmi," tambahnya.

Bupati Sarmi Eduard Fonataba belum dapat dikonfirmasi via telepon seluler terkait tidak adanya izin dari Pemkab Sarmi untuk membuka lembaga penyalur BBM di Bonggo.

Ketua Dewan Adat Sarmi John Yaas mengatakan, warga dominan membeli BBM jenis premium yang dijual pedagang eceran dengan kisaran harga 10.000 hingga Rp 20.000 per liter. Hal ini disebabkan minimnya waktu operasional satu-satunya lembaga penyalur di sana.

"Dalam sepekan terkadang lembaga penyalur itu hanya beroperasi dua hingga hari saja. Masyarakat berharap bisa mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang sama dengan daerah lain di Indonesia," kata John.

Pasokan tersedia

Pejabat Sementara General Manajer Pertamina Region VIII Maluku Papua Zibali Hisbul mengatakan, pihaknya menjamin pasokan BBM di kawasan Papua dan Maluku selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Diperkirakan konsumsi sejumlah produk BBM mengalami kenaikan. Misalnya penggunaan Pertalite akan meningkat hingga 20 persen dari konsumsi normal per hari menjadi 390 kl per hari.

Penggunaan minyak tanah diperkirakan naik 4 persen dari konsumsi normal menjadi 223 kl per hari dan konsumsi premium di mana diproyeksikan naik 3 persen menjadi 427 kl per hari.

"Pertamina telah membentuk Posko Satgas BBM dan gas di Kantor Terminal BBM Jayapura dan seluruh Lokasi Teeminal BBM di Wilayah Maluku Papua yang beroperasi aktif mulai 18 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018," kata Zibali

Ia menambahkan, Pertamina juga memastikan terminal BBM dan SPBU beroperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di jalur-jalur wisata atau pusat perayaan Natal dan Tahun Baru.