BANDUNG, KOMPAS — Ridwan Kamil yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 menegaskan, dirinya tak terlalu khawatir jika Partai Golkar yang memiliki 17 kursi di DPRD Jabar itu mencabut dukungannya. Namun, dia akan mengecek kebenaran adanya surat pencabutan itu.
”Saya akan fokus dengan partai pendukung yang sudah pasti, yaitu Nasdem, PKB, dan PPP, dengan jumlah 21 kursi. Dengan jumlah ini bagi saya sudah memadai untuk maju dalam Pilgub Jabar dengan syarat dukungan minimal 20 kursi,” kata Ridwan di Bandung, Senin (18/12).
Saya akan fokus dengan partai pendukung yang sudah pasti, yaitu Nasdem, PKB, dan PPP, dengan jumlah 21 kursi.
Terkait calon wakil gubernur, ”Insya Allah esok lusa (Rabu), akan saya umumkan. Karenanya, hari ini saya akan mengecek dulu dengan Partai Golkar, juga meminta hasil pendapat dan pandangan para tokoh Jabar terhadap sejumlah nama calon wakil gubernur ini. Mereka juga sudah disurvei. Tentunya saya ingin keputusan yang diambil berdasarkan input yang maksimal,” ucap Ridwan.
Hari ini saya akan mengecek dulu dengan Partai Golkar, juga meminta hasil pendapat dan pandangan para tokoh Jabar terhadap sejumlah nama calon wakil gubernur.
Sekretaris DPD PDI-P Jabar Abdy Yuhana mengatakan peluang koalisi PDI-P dan Golkar. ”Hubungan PDI-P dan Golkar sejauh ini baik-baik saja dan lobi-lobi politik tetap berjalan,” ujar Yuhana yang menyinggung pula pasangan calon dari PDI-P diperkirakan akan diumumkan sebelum 25 Desember.
Di Nusa Tenggara Barat, sekitar 380.575 warga terancam tidak bisa mencoblos dalam Pilkada NTB 2018 karena belum mengantongi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sebagai syarat utama.
”Yang jadi soal itu adalah yang belum melakukan rekam karena ketentuannya adalah wajib pilih harus memiliki KTP-el. Memang ada surat keterangan dari instansi terkait bagi yang sudah rekam data, tapi surat itu diperoleh setelah rekam data,” ujar Aksar Ansory, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah NTB, Senin (18/12) di Mataram.
Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Deden Juhara menjamin netralitas Polri di Maluku dalam Pilkada 2018. ”Untuk jajaran Polda Maluku pasti netral. Kalau ada anggota yang tak netral, punya risiko,” kata Deden, Senin.
Jaminan netralitas Polri itu terkait ikutnya Kepala Korps Brimob Irjen Murad Ismail sebagai cagub Maluku. Murad, yang juga mantan Kapolda Maluku, didukung PDI-P, Partai Nasdem, PAN, PKPI, Hanura, dan PKB dengan total 21 kursi DPRD Maluku. Figur lain adalah Said Assagaff, calon petahana yang didukung Golkar dan Demokrat dengan total 12 kursi di DPRD Maluku. (SEM/RUL/FRN/BRO)