Aktivitas pengisian premium di SPBU di Ilaga, Kabupaten Puncak. Ilaga termasuk salah satu daerah yang mendapat program BBM satu harga dari pemerintah pusat.
JAYAPURA, KOMPAS — Pelaksanaan BBM Satu Harga di Papua hanya berhasil jika diikuti pengawasan yang ketat dan optimal. Langkah ini bertujuan agar program yang diluncurkan pemerintah pusat sejak tahun lalu itu bisa dirasakan semua warga di wilayah pedalaman Papua.
Hal ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Bidang Infrastruktur, Thomas Sondegau, di Jayapura, Selasa (19/12). Dia mengatakan, BBM Satu Harga sering dikritik karena tidak memberikan dampak maksimal di tengah masyarakat. Penyebabnya antara lain rawan penyalahgunaan bensin bersubsidi yang masuk BBM Satu Harga tersebut.
”SPBU yang menjalankan program BBM Satu Harga tidak beroperasi rutin. Terkadang SPBU hanya beroperasi dua hingga tiga hari saja karena hanya dibeli orang-orang tertentu,” katanya.
Ia menuturkan, dari hasil monitoring DPRP, selalu ditemukan masyarakat di pedalaman Papua, antara lain Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak, lebih dominan membeli bensin kepada pedagang eceran yang harganya lebih mahal dua hingga tiga kali lipat dari harga BBM bersubsidi.
”Warga di pedalaman Papua masih membeli bensin kepada pedagang eceran dengan harga berkisar Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per liter. Kami berharap ada kerja sama antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat kepolisian untuk pengawasan program BBM Satu Harga yang efektif,” kata Thomas.
Bupati Yahukimo Abock Busup mengungkapkan, pasokan BBM bersubsidi yang dikirim melalui sungai ke Yahukimo sering kali berkurang hingga 30 persen. Sebab, ada warga yang diduga membeli BBM tersebut di tengah perjalanan. ”Menurut rencana, saya bersama aparat Polres Yahukimo akan membuat pengawasan terpadu sehingga bisa mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi,” katanya.
Senior Supervisor Communication Relations Pertamina MOR VIII Maluku Papua Fahrougi Andriani menjelaskan, masyarakat bisa mendapat BBM dengan harga normal di lembaga penyalur yang telah melaksanakan program BBM Satu Harga.
Ia pun menilai keberadaan pedagang BBM eceran di luar lembaga resmi Pertamina yang tidak terkontrol dan cenderung mencari keuntungan sangat tinggi. ”Pekerjaan rumah yang harus ditangani adalah keberadaan pedagang BBM eceran. Peranan pemerintah daerah sangat vital untuk mengatur dan mencegah pengecer melakukan pembelian dalam jumlah banyak sehingga stok lembaga penyalur menjadi berkurang,” paparnya.
Dia menyebutkan, stok BBM di Yahukimo bertahan hingga 20 hari mendatang. (FLO)
