Pemerintah Siapkan Strategi untuk Perusahaan yang Merugi

Kompas/Wisnu Widiantoro

Menteri BUMN Rini M Soemarno.

BALIGE, KOMPAS – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan sejumlah strategi untuk menyehatkan kembali perusahaan-perusahaan di bawah koordinasi Kementrian BUMN yang masih rugi. Hingga saat ini, masih ada 13 perusahaan yang merugi dengan total kerugian mencapai Rp 4 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan hal itu pada Rapat Koordinasi BUMN di Toba Samosir, Sumatera Utara, Kamis (21/12) siang.

“Dari rapat koordinasi di Bengkulu (November 2017), kami merasa ada beberapa hal yang harus diperdalam. Salah satunya bagaimana menghadapi perusahaan-perusahaan yang rugi. Apalagi ada yang sudah rugi bertahun-tahun karena operasional mereka jelek,” kata Rini.

Rini menyebutkan sejumlah perusahaan yang masih rugi antara seperti PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Perum Produksi Film Negara ( Perum PFN), Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI), PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad (Persero), termasuk yang cukup besar yakni PT Garuda Indonesia (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero).

Hingga akhir tahun, total kerugian seluruh perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp 4 triliun. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan 2013 yang mencapai Rp 13 triliun.

Penyebab kerugian Krakatau Steel, menurut Rini masih terus mereka analisa. Tetapi salah satu yang paling terlihat adalah Krakatau Steel tidak bisa berkompetisi dengan dumping yang datang dari China dan Korea.

“Adapun Garuda, permasalahannya karena perang harga satu sama lain. Itu sedang kita lihat bagaimaa memperkuat garuda,” kata Rini.

Menurut Rini, tahun 2018 ditargetkan tidak boleh ada lagi perusahaan di bawah koordinasi pihaknya yang rugi. Oleh karena itu, strategi yang disiapkan adalah mulai mendetailkan struktur biaya perusahaan-perusahaan tersebut.

“Garuda misalnya, saya minta untuk melihat lagi rute-rute rugi yang mereka terbangkan. Strateginya apakah lebih konsen ke penerbangan domestik dan tidak terlalu besar ke Internasional. Jika internasional lebih konsen ke Asia. Pihak Garuda saya beri waktu enam minggu untuk menyiapkan studi detailnya,” kata Rini.

Sementara untuk Merpati, menurut Rini, selain menyelesaikan proses di pengadilan niaga yang puluhan tahun berlangsung, pemerintah juga akan melihat potensi lain yang masih bisa didorong.

“Sekarang kami mau selesaikan (proses itu). Tidak bisa terkatung-katung. Sejalan dengan itu, kami juga melihat apa bisnis dia yang masih bagus. Misalnya maintenance service untuk pesawat dan pelatihan pilot. Dua hal itu yang mau kami besarkan, sekaligus untuk memberi dukungan ke Garuda,” kata Rini.

Rini menambahkan, selain strategi menghadapi perusahaan yang rugi, dalam rapat tersebut juga dibahas tentang merger anak perusahaan BUMN untuk mendorong efisiensi dan memperkuat mereka.

Menurut Rini, dengan disatukan, mereka misalnya punya saham masing-masing, tentu akan jauh lebih kuat. Hal itu seperti yang saat ini dilakuan untuk jasa armada kapal tunda untuk kapal masuk pelabuhan. Penyatuan itu dilakukan untuk jasa armada kapal tunda milik PT Pelindo I hingga Pelindo IV.

Dalam pertemuan itu, BUMN juga menyaluran dana kepedulian sosial (CSR) senilai total Rp 10,2 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana fasilitas umum dan sosial di Provinsi Sumatera Utara.

Dana itu diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas dan sarana pendukung pariwisata, pelestarian alam, pendidikan, pendidikan vokasi, sarana ibadah dan kesehatan.