Bali Aman untuk Wisatawan
”Kami ingin menunjukkan kepada wisatawan, kepada dunia, bahwa wisata di Bali aman,” kata Presiden Joko Widodo saat mengawali rapat terbatas di Bali, Jumat (22/12) malam.
Menurut Presiden, pemberitaan negatif tentang Bali terkait erupsi Gunung Agung berdampak terhadap kedatangan wisatawan. Hal ini diperburuk dengan terbitnya peringatan bepergian oleh sejumlah negara.
Sementara itu, sesuai informasi dari pemerintah daerah, Bali mulai menuju normal.
Untuk menangkal beredarnya informasi negatif, Presiden minta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata terus memberikan informasi lengkap kepada semua duta besar di Indonesia. Penyebaran informasi perlu dilakukan serius disertai penjelasan langkah-langkah darurat jika bencana terjadi lagi.
Pemerintah perlu mengajak pelaku usaha pariwisata untuk terlibat menyebarkan informasi positif. ”Promosikan sehingga wisata di Indonesia, khususnya di Bali, kembali normal. Dengan demikian, kunjungan wisata sesuai dengan target,” kata Presiden.
Sejalan dengan pesan pemerintah itu, berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), status Gunung Agung saat ini masih Awas (level 4). Artinya, aktivitas vulkanik masih terbilang tinggi dengan embusan asap putih hingga kelabu setinggi 500-2.000 meter sebanyak 10-20 kali. Walau begitu, zona berbahaya hanya di dalam radius 8-10 km dari kawah.
”Di luar radius itu aman dan normal. Artinya, Bali aman kecuali dekat kawah Gunung Agung,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Tata ruang wisata
Rapat terbatas kemarin malam juga membahas tata ruang destinasi wisata. Presiden meminta kementerian dan lembaga negara terkait menyiapkan tata ruang di kawasan wisata. Dengan demikian, ada penataan permukiman, kawasan penghijauan, area resor, dan hotel. Langkah ini penting sebelum investasi masuk secara besar-besaran.
Presiden mencontohkan kawasan wisata Raja Ampat yang dikunjungi pada Kamis (21/12) hingga Jumat kemarin. Sarana penerbangan di Raja Ampat perlu perbaikan sehingga siap menerima kedatangan wisata lebih banyak. Begitu juga dengan tata ruang Raja Ampat seharusnya terintegrasi dengan arah pengembangan kawasan.
”Ini tugas Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mendesain permukiman, lokasi wisata, agar tidak bercampur,” kata Presiden.
Langkah ini dibutuhkan agar sumber daya alam kawasan dapat terlindungi. Begitu juga dengan pengembangan kawasan permukiman, bisnis, dan peruntukan lain, semua dapat dikendalikan sejak awal. ”Jika hal-hal ini dimulai sejak awal, penataan ruang menjadi terarah dan jelas,” kata Presiden.
Secara terpisah, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan mencabut surat tanggap darurat. Alasannya, surat itu menimbulkan kekhawatiran negara asing sehingga menerbitkan peringatan bepergian bagi warganya.
”Persoalan pengungsi, pemerintah tetap memperhatikan. Cadangan beras cukup,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, meski banyak pertanyaan mengenai perkembangan Bali setelah erupsi Gunung Agung, hal ini tidak berdampak terhadap investasi Indonesia. ”Dampaknya hanya pada pariwisata Bali. Investor asing baik-baik saja,” kata Sri Mulyani saat mengunjungi Pos Pemantauan Gunung Agung di Rendang, Karangasem.
Sri Mulyani yang berkunjungbersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, pertemuan internasional IMF dan Bank Dunia pada Oktober 2018 tetap dilaksanakan di Bali.
Untuk menunjukkan bahwa Bali aman, Jusuf Kalla beserta keluarga juga akan berlibur pada 29 Desember 2017 hingga 1 Januari 2018 di Bali. (AYS/NDY)