Mitigasi Bencana Rapuh

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pengunjung menyaksikan foto-foto pembangunan Aceh setelah 13 tahun bencana gempa dan tsunami yang dipamerkan di Museum Tsunami, Banda Aceh, Senin (25/12). Aceh mengalami kemajuan pesat, baik dari sektor ekonomi maupun infrastruktur, tetapi masih lemah pada bidang mitigasi bencana.

Ketua Prodi Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Nazli Ismail di Banda Aceh, Senin (25/12), mengatakan, selama ini mitigasi bencana berjalan jangka pendek atau berbasis proyek. Seharusnya, kata Nazli, mitigasi bencana harus didesain untuk kebutuhan jangka panjang. ”Salah satunya dengan memasukkan pelajaran kebencanaan dalam kurikulum pendidikan,” kata Nazli.

Untuk memasukkan pelajaran bencana dalam kurikulum diperlukan kekuatan hukum. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah membuat qanun yang naskah akademiknya telah diselesaikan oleh akademisi. Menurut rencana, naskah itu akan diserahkan kepada pemerintah awal tahun depan.

Pada tahun-tahun pertama usai tsunami 2004 terjadi, beberapa sekolah sebenarnya sudah menerapkan pendidikan kebencanaan. Namun, kini, seiring berganti kepala sekolah, pelajaran itu tidak dilanjutkan. ”Jika sudah ada qanun, pendidikan kebencanaan tidak lagi bergantung pada pejabatnya. Sistem inilah yang kami dorong,” ujar Nazli. Dengan adanya pendidikan kebencanaan yang sistematis, diharapkan lahir generasi yang sadar dan siaga terhadap bencana.

Setelah gempa dan tsunami 26 Desember 2004, berbagai bencana terjadi di Aceh, seperti gempa Pidie Jaya, banjir bandang, longsor, dan kebakaran hutan. ”Rentetan peristiwa itu harus menjadi pelajaran menyiapkan generasi yang tangguh bencana,” kata Nazli.

Pendidikan kebencanaan

Wakil Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Bardan Sahidi mengatakan, Aceh sangat butuh qanun pendidikan kebencanaan agar budaya sadar bencana pada masyarakat tumbuh sejak dini. Selain itu, dengan ada qanun, alokasi anggaran untuk mitigasi dapat diplot lebih besar.

”Qanun ini menjadi payung hukum untuk mengalokasi anggaran. Selama ini anggaran untuk kebencanaan sangat minim. Padahal, Aceh berada di daerah paling rawan bencana,” kata Bardan. Bardan menyatakan, DPR Aceh akan memasukkan pembahasan qanun itu dalam program prioritas.

Koordinator Bidang Pendidikan Pusat Riset dan Mitigasi Bencana Unsyiah Rina Suryani Oktari mengatakan, pendidikan kebencanaan tidak harus dilakukan dengan kegiatan yang besar, tetapi harus berkelanjutan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Syaridin mengatakan, pihaknya mendukung pendidikan kebencanaan di sekolah. (AIN)