BANDA ACEH, KOMPAS — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tampur I di dalam kawasan hutan di tiga kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Timur, dan Kota Langsa ditolak warga. Pembangunan proyek itu dikhawatirkan memicu kerusakan hutan, terganggunya habitat satwa, dan ketersediaan air bersih bagi warga.
Penolakan dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (Geram). Mereka telah mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan meminta untuk tidak menerbitkan izin pinjaman pemakaian kawasan hutan.
Juru bicara Geram, Teuku Muhammad Zulfikar, di Banda Aceh, Selasa (2/1), mengatakan, surat tersebut telah dikirim pada Desember 2017. Alasan kuat menolak pembangunan proyek besar di dalam kawasan hutan lindung itu untuk menyelamatkan fungsi hutan. ”Jika proyek itu dibangun kerusakan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) semakin parah,” kaya Zulfikar.
Koalisi di antaranya terdiri dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA), Forum Orangutan Aceh (FORA), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Rumoh Transparansi Aceh, Rawa Tripa Institute (RTI), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Orangutan Information Centre (OIC), Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Aceh, Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), dan Jaringan Komunitas Masyarakat Aceh (JKMA).
4.090 hektar
PLTA Tampur I dibangun di atas lahan seluas 4.090 hektar dengan rincian kawasan lindung 1.226 hektar, hutan produksi 2.565 hektar, dan area penggunaan lain 297 hektar. Sebagian besar kawasan tersebut masuk dalam KEL. ”Kami memohon kepada menteri agar tidak menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan,” ujar Zulfikar.
Area pembangunan PLTA tersebut merupakan habitat satwa langka, seperti gajah, harimau, dan orangutan. Selain itu, dalam kawasan itu terdapat kampung adat Gayo-Pining, yaitu Kampung Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, yang didiami 67 keluarga.
Kepala Biro Humas Pemprov Aceh Mulyadi Nurdin mengatakan, Aceh membutuhkan pembangkit listrik untuk mengatasi krisis energi. (AIN)
