Kanal Banjir Timur Semarang Multifungsi

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (atas kiri), Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi (atas kanan), Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (bawah kiri), dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno menaiki alat berat dalam pengerukan pertama proyek Pengendalian Kanal Banjir Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/1). Proyek dengan nilai total Rp 485 miliar tersebut sepanjang 6,7 kilometer (km) ditargetkan rampung pada 2019.

SEMARANG, KOMPAS — Kanal Banjir Timur Kota Semarang, Jawa Tengah, bakal berperan ganda sebagai pengendali banjir dan rob di kawasan pesisir utara dan menjadi ruang publik warga. Proyek normalisasi kanal menelan anggaran Rp 485 miliar dan ditargetkan rampung akhir 2019.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, di sela-sela pengerukan pertama proyek Pengendalian Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang, Jumat (5/1), mengatakan, selama ini, hampir setiap tahun, aliran air KBT kerap meluap dan mengakibatkan banjir. Hal itu antara lain akibat tingginya sedimentasi.

”Target kami, ke depan, tentunya masyarakat terhindar dari banjir. Namun, di sepanjang KBT pun nantinya akan dibuat lanskap yang akan menjadi ruang fasilitas umum. Dengan mengedepankan estetika, bantaran sungai nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat, misalnya basket, futsal, dan bulu tangkis,” ujar Ruhban.

Saat ini, lebar badan sungai KBT 5-8 meter. Padahal, saat dibangun, jarak tanggul di kedua sisi sungai 100-150 meter. Kedalaman sungai rata-rata tinggal 1 meter akibat penumpukan sedimen setinggi 2-3 meter. Debit air anjlok dari kondisi ideal 260 meter kubik per detik menjadi 50 meter kubik per detik. Pemerintah akan mengembalikan penampang sungai menjadi 65 meter.

Proyek Pengendalian KBT, sepanjang 6,7 kilometer (km), terbagi dalam tiga paket, yakni Jembatan Rel Kereta Api-muara (Paket I), Jembatan Citarum-Jembatan Rel Kereta Api (Paket II), dan Jembatan Jalan Majapahit-Jembatan Citarum (Paket III). Total anggaran Rp 485 miliar, dengan kontrak tahun jamak hingga Desember 2019.

Ruhban mengemukakan, pelaksanaan proyek tersebut terdiri dari penggalian alur sungai, pembuatan pasangan batu (retaining wall), parapet (beton), serta penguatan tebing sungai dengan tanggul tanah dan tetrapon (khusus di hilir). ”Nantinya, KBT akan lebih bagus daripada Kanal Banjir Barat,” ucapnya.

Proyek yang melewati empat kecamatan, yakni Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, dan Genuk tersebut, merupakan tahap I dari total panjang normalisasi KBT, yakni 14,6 km. Adapun tahap II, dari Jembatan Jalan Majapahit hingga Bendung Pucang Gading, sepanjang 7,9 km, masih dalam tahap perencanaan.

Apabila sudah dikelola dengan baik, banjir tak akan mengganggu masyarakat lagi. Ini juga akan terintegrasi dengan penyelesaian rob. Normalisasi Kali Tenggang pun sudah berjalan. Proyek ini simultan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memaparkan, saat proyek rampung, diharapkan banjir dapat benar-benar dikanalisasi. ”Apabila sudah dikelola dengan baik, banjir tak akan mengganggu masyarakat lagi. Ini juga akan terintegrasi dengan penyelesaian rob. Normalisasi Kali Tenggang pun sudah berjalan. Proyek ini simultan,” ujarnya.

Di Semarang, terdapat lima sungai yang kondisinya kritis dan turut memicu bencana banjir dan rob, selain KBT, yaitu Sungai Tenggang, Banger, Babon, dan Bringin.

Lebih lanjut, Ganjar berharap, apabila sudah tertata dengan baik, termasuk dengan tersedianya ruang terbuka bagi masyarakat, perilaku hidup bersih dapat terlaksana. Itu antara lain dimulai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Guna mendukung itu, diharapkan dukungan dari aktivis lingkungan.

Relokasi

Hanya saja, menurut Ruhban, masih ada kendala antara lain belum rampungnya relokasi pedagang kaki lima (PKL) di bantaran KBT. ”Ada sekitar 4.000 PKL yang harus direlokasi. Namun, Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang memberi sinyal kuat bahwa kendala ini bisa diatasi bersama masyarakat. Khusus hunian yang terdampak, sejumlah keluarga sudah pindah,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jateng, terdapat 4.097 bangunan di sempadan Sungai Kanal Banjir Timur. Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, relokasi PKL dan warga sudah ditangani Dinas Perdagangan Kota Semarang.

”Mereka sudah mau pindah. Untuk warga yang memiliki KTP Semarang dialihkan ke rusunawa di Jalan Kaligawe, sedangkan PKL ke Pasar Klithikan Penggaron,” ucap Hevearita.

Menurut dia, tidak ada masalah dengan PKL sehingga pembangunan KBT bisa terus berjalan. ”Sudah rampung. Sudah siap dan mereka tinggal pindah. Kemungkinan dilaksanakan minggu depan,” kata Hevearita.