SURABAYA, KOMPAS — Hari kedua pendaftaran pasangan kandidat pilgub Jatim di KPU Jatim pada Selasa, sudah terlewati. Namun, belum juga ada pasangan yang mendaftarkan diri. Koalisi partai politik diprediksi ”kembali ke tradisi” sebelumnya, yakni mendaftar menjelang akhir tenggat, Rabu ini dengan batas pukul 24.00 WIB.
Hingga batas waktu pendaftaran hari kedua, Selasa pukul 16.00, KPU Jatim tidak didatangi pasangan kandidat pilgub Jatim. Yang datang justru pengurus partai politik koalisi pengusung Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak, yang menanyakan dokumen syarat pendaftaran.
”Pasangan yang kami usung akan mendaftar pada Rabu,” ujar Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil, Rozikin, yang pernah menjabat sebagai inspektur investigasi Kementerian Agama seusai pertemuan dengan komisioner KPU Jatim. Menurut Rozikin, pengurus partai yang akan mendampingi Khofifah-Emil dalam pendaftaran, yakni dari Demokrat, Golkar, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI (nonparlemen), dan kemungkinan PAN.
Demokrat (13 kursi di DPRD Jatim), Golkar (11 kursi), dan Nasdem (4 kursi) sudah memberikan rekomendasi resmi untuk Khofifah-Emil sehingga
syarat pasangan calon dari gabungan partai politik minimal 20 kursi, terlewati. Adapun PPP (5 kursi), Hanura (2 kursi) sudah menyatakan merapat, tetapi belum menerbitkan rekomendasi tertulis. ”Untuk PAN (7 kursi) Insya Allah akan bersama kami,” katanya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Renville Antonio mengatakan, sesuai persyaratan, ketua dan sekretaris partai tingkat provinsi harus hadir menyertai pasangan kandidat dalam pendaftaran. ”Gubernur Jatim Soekarwo yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim bersama saya akan hadir,” ujar Renville, yang juga Sekretaris Tim Pemenangan Khofifah-Emil.
Ketua PAN Jatim Masfuk yang dikonfirmasi terpisah, menolak berkomentar mengenai klaim Tim Pemenangan Khofifah-Emil, bahwa partai tersebut akan masuk dalam koalisi. ”Lihat saja saat hari terakhir pendaftaran (Rabu),” katanya.
Jika PAN merapat ke Khofifah-Emil, nasib koalisi bersama Gerindra (13 kursi) dan PKS (6 kursi) bisa batal terwujud untuk mengusung calon sendiri. Ketua Partai DPD Gerindra Jatim Soepriyatno meragukan klaim Tim Pemenangan Khofifah-Emil. Gerindra-PAN-PKS, dalam keyakinan Soepriyatno masih solid sebagai poros sendiri. ”Soliditas masih kuat,” katanya.
Di sisi lain, koalisi PKB (20 kursi) dan PDI-P (19 kursi) yang mengusung Wagub Jatim Saifullah Yusuf hampir pasti menemukan cawagub setelah Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mundur. Kandidat mengerucut ke nama Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah yang asal Jatim, sebagai pengganti Anas
Ketua DPD PDI-P Jatim Kusnadi mengatakan, koalisi dengan PKB tetap solid. Bukan masalah jika koalisi mendaftarkan Saifullah pada detik-detik terakhir penutupan pendaftaran. ”PDI-P terbiasa mepet,” katanya.
Di Pilgub Jatim 2018, tradisi mepet sesungguhnya mulai berubah. Sebagai bukti, Saifullah-Anas sudah diumumkan oleh PKB dan PDI-P pada Minggu (15/10/2017). Khofifah-Emil diumumkan oleh Demokrat pada Selasa (21/11/2017) dan Golkar keesokan harinya. Dua pasangan sudah diumumkan delapan bulan sebelum pemungutan suara pada 27 Juni 2018. Namun, sepekan sebelum pendaftaran, soliditas mengguncang duo Saifullah-Anas yang mendorong Anas memilih menyerahkan mandat penugasan cawagub ke PDI-P, atau mundur dari kontestasi.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Kandi Aryani Suwito, mengatakan, deklarasi dua pasangan sekitar delapan bulan dari pemungutan suara memberi kesempatan cukup panjang kepada masyarakat untuk mempelajari kualifikasi para kandidat. ”Deklarasi yang jauh-jauh hari dalam sudut pandang komunikasi cukup baik bagi pendidikan politik warga,” katanya.
Netralitas prajurit
Di Medan, Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayor Jenderal Cucu Somantri mengumpulkan seluruh komandan satuannya, Selasa, guna memastikan seluruh prajurit TNI netral pada Pilkada 2018. Netralitas di Kodam I penting karena dua perwira tinggi TNI bersaing di sana.
Perwira tinggi yang berkontestasi di wilayah Kodam I Bukit Barisan adalah mantan Panglima Kostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. Edy juga pernah menjabat sebagai Pangdam I Bukit Barisan. Lalu ada Komandan Resor Militer 031 Wira Bima Brigadir Jenderal Edy Natar Nasution, bakal calon wagub Riau.
”Saya meminta seluruh komandan satuan dan prajurit agar tetap menjaga netralitas, meski ada dua perwira tinggi TNI yang tampil di wilayah Kodam I Bukit Barisan,” katanya.
Cucu mengatakan, netralitas TNI dalam Pilkada 2018 juga sangat ditentukan oleh sikap kandidat yang bertarung tersebut. Ia meminta prajurit TNI yang bertarung mematuhi semua ketentuan dan tetap mengedepankan netralitas TNI.
Menurut Cucu, hal paling rawan jika prajurit TNI bertarung dalam pilkada adalah penggunaan fasilitas militer, pangkalan militer, dan pengerahan prajurit. ”Kami minta kepada kandidat jangan coba-coba menggunakan fasilitas (milik TNI) di daerah,” katanya. (BRO/NSA)