Warga bantaran Sungai Citarum di Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sedang memungut sampah yang tertinggal di bantaran sungai, Selasa (2/1). Sampah itu terbawa dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Semangat pemerintah memulihkan Citarum direspons positif oleh swasta. Penyelamatan kawasan dan mata air di sepanjang alur Citarum harus dilakukan. Pengusaha sepakat menggelontorkan Rp 20 miliar untuk "Citarum Harum".
BANDUNG, KOMPAS — Program Citarum Harum mendapat dukungan pendanaan dari kalangan swasta. Dana Rp 20 miliar digelontorkan empat perusahaan swasta untuk memulihkan Citarum yang kini mengalami pencemaran dan kerusakan di sekitar daerah aliran sungainya.
Hal itu disampaikan Tahir, pendiri Mayapada Group, saat bertemu Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Doni Monardo dan sejumlah pengusaha kawasan Bandung dan Cimahi di Markas Kodam III Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/1).
Dukungan itu dikumpulkan dari Tahir Foundation, PT Intiland Development Tbk, PT Sioeng Group, dan PT Hanson International Tbk. Masing–masing memberikan Rp 5 miliar. Dana itu nantinya akan dimasukkan dalam yayasan khusus terkait Citarum sebelum disalurkan mendukung program itu.
”Dukungan ini bentuk kepedulian pengusaha di Jakarta. Kami mempunyai kewajiban moral ikut memulihkan kondisi Sungai Citarum. Sedikitnya 80 persen warga Jakarta yang menikmati airnya,” kata Tahir
Tahir berharap bantuan ini menjadi awal baik memicu kalangan swasta lain ikut memulihkan Citarum. Dana yang dibutuhkan untuk memulihkan Citarum, kata Tahir, sangat besar tetapi pemerintah punya keterbatasan anggaran. ”Pemerintah diharapkan terus menyosialisasikan hal ini dengan sasaran dan target yang jelas,” kata Doni.
Program Citarum Harum berada di bawah komando pemerintah pusat, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Komandan di tingkat provinsi adalah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dibantu Dony selaku Wakil Komandan Satgas I Bidang Penataan Ekosistem, dan Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto selaku Wakil Komandan Satgas II Bidang Penegakan Hukum.
Menurut rencana program ini akan memulihkan Citarum dari hulu ke hilir, sepanjang 297 kilometer. Dibagi dalam 22 sektor, koordinator tiap sektor dipimpin perwira berpangkat kolonel dari Kodam III Siliwangi.
Pelibatan masyarakat
Doni mengatakan, konsep dan rencana kegiatan Citarum Harum telah disusun. Kini, semuanya tengah dimatangkan pembiayaannya baik di tingkat pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota/kabupaten.
Ia juga menekankan pentingnya program alih profesi bagi masyarakat yang bernafkah di sekitar Citarum. Sebanyak 2.403 perambah hutan, pekerja keramba jaring apung atau KJA (10.844 orang), dan nelayan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi (2.305 orang). Di Muara Gembong, nelayan mengalami keterpurukan akibat pencemaran.
Alih profesi yang disiapkan, kata Doni, adalah menjadi peternak ayam, itik, atau kambing. Ada juga pilihan menjadi penjaga mata air, hutan, pembibit, dan penanam tanaman keras.
”Menurut rencana akan dilakukan penanaman atau penghijauan kembali di lahan kritis seluas 80.000 hektar. Dibutuhkan sekitar 121,5 juta bibit pohon. Pembibitan, perawatan, dan penanaman pohon akan dibantu perusahaan Artha Graha,” katanya.
Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi Kolonel Arh M Desi Ariyanto mengatakan, setelah rapat koordinasi, Kamis, di Jakarta, yang dipimpin Menko Kemaritiman, masalah Citarum ini selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat terbatas kepresidenan.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Pengamanan Aset PT Pembangkitan Jawa Bali-Badan Pengelola Waduk Cirata Dimas Satriyo Hutomo, menyambut baik program alih profesi pekerja KJA. Sebab, pakan ternak di KJA berpotensi mengganggu kualitas air waduk dan rentan mempercepat korosif peralatan waduk dan memperpendek usia turbin pembangkit listrik tenaga air. (SEM)
