PURWOKERTO, KOMPAS – Sebanyak 25 wartawan Banyumas dipersulit untuk meliput kunjungan Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri di Terowongan Notog, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (16/1) pagi.
Wartawan justru dibentak oleh petugas PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor pembuatan terowongan ketika menanyakan alat pelindung diri sebagai syarat untuk dapat masuk ke lokasi terowongan.
Wartawan Media Indonesia Liliek Dharmawan menyampaikan, dirinya bertanya terkait alat pelindung diri kepada petugas Health, Safety, Environment (HSE) PT PP secara baik-baik, tetapi sejumlah petugas yang berseragam merah itu menjawab dengan tidak pantas. “Itu nanti kalau ada sisa karena akan buat rombongan tamu,” kata Lilik menirukan jawaban salah satu petugas.
Kemudian, Fotografer Antara Idhad Zakaria kemudian bertanya secara baik-baik untuk mencari solusi agar wartawan dapat alat pelindung diri dan bisa mengambil gambar di dalam terowongan. Kepada Idhad, petugas tersebut menyampaikan, hanya ada 20 orang yang dapat masuk ke terowongan. Oleh karena itu, Idhad menanyakan berapa jatah wartawan.
Petugas itu, kata Idhad, menjawab: “Ya silakan dihitung’.
Lalu Idhad menyampaikan, dari 25 wartawan yang hadir, ada 10 orang wartawan yang perlu mengambil foto dan visual untuk televisi. Namun dijawab tidak bisa. Lalu Idhad pun bertanya, kalau 10 wartawan tidak boleh, lalu ada berapa orang yang boleh masuk.
“Itu terserah Anda,” kata Idhad menirukan kata-kata petugas yang membentak itu. Idhad pun mengulangi pertanyaannya sampai lima kali sambil berharap ada solusi.
Namun petugas itu justru kembali membentak: “Saya sudah biasa menghadapi wartawan seperti ini!”
Setelah itu, para wartawan pun sepakat meninggalkan lokasi liputan sekitar pukul 09.45. Ada dua orang petugas berseragam merah yang mengejar wartawan sampai ke tempat parkir untuk memohon maaf, tapi para wartawan tetap pergi.
Kompas bersama para wartawan sudah datang ke kantor PT PP di Desa Mandirancan, Kebasen sejak pukul 07.00 sesuai undangan. Di sana, para wartawan diterima dengan hangat oleh Project Manager Divisi Infrastruktur II PT PP (Persero) Tbk Eko Septiyanto.
Di sana, Eko menyampaikan bahwa Menaker akan tiba sekitar pukul 08.00 atau pukul 09.00 dalam rangka Peringatan Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nasional. Di kantor tersebut, Eko menyampaikan, nanti di lapangan wartawan diminta mengikuti prosedur yang ada termasuk dilarang merokok.
Pada 5 September 2017, para wartawan bersama PT Kereta Api Daop V Purwokerto juga berkunjung ke lokasi terowongan untuk mengetahui progres pembuatan terowongan, tetapi wartawan tidak mendapatkan data yang dibutuhkan terkait kedalaman terowongan
Sebelum Menaker tiba, Kompas pun sempat bertanya kepada Eko terkait alat pelindung diri bagi wartawan karena dikhawatirkan jika tidak disipakan sejak semula, maka akan sangat ribet. Namun Eko menjawab: “Dikoordinasikan nanti. Saya sedang mengurus tamu-tamu.”
Sulitnya liputan proyek pembangunan terowongan jalur ganda ini tidak hanya kali ini dialami oleh para wartawan di Banyumas. Pada 5 September 2017, para wartawan bersama PT Kereta Api Daop V Purwokerto juga berkunjung ke lokasi terowongan untuk mengetahui progres pembuatan terowongan, tetapi wartawan tidak mendapatkan data yang dibutuhkan terkait kedalaman terowongan.
Para wartawan sempat mendatangi kantor Satuan Kerja (Satker) Kegiatan Jalur Ganda Purwokerto-Kroya Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Perumahan Limas Agung, Purwokerto, tetapi justru diminta membuat surat permohonan liputan kepada pusat.
Kompas juga pernah membuat dan mengirimkan surat permohonan peliputan dan data perkembangan terowongan kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah di Jalan Prambanan Barat Raya, No 1A, Ngaliyan, Semarang pada Purwokerto, 15 Oktober 2017 melalui email btpjateng@gmail.com tetapi tidak berbalas.
Demikian juga saat Kompas menghubungi Humas Ditjen Perkeretaapian Joyce melalui pesan WA, tetapi hanya mendapatkan jawaban: “Kami butuh waktu untuk cari info, akan kita info kalau sudah dapat”. Hingga saat ini pun, data tidak diberikan.