Polda Kalbar Bentuk Satgas Khusus

KOMPAS/Emanuel Edi Saputra

Rapat pleno penyampaian hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar, Rabu (17/1) sore. Sebagian besar belum menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan belum menyampaikan SPT pajak tahunan 2017.

PONTIANAK, KOMPAS — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membentuk Satuan Tugas Pemilihan Kepala Daerah Damai. Satgas itu dibentuk untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya gangguan keamanan dalam pelaksanaan pilkada.

”Satgas beranggotakan personel kepolisian, TNI, Komisi Pemilihan Umum Kalbar, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan tim sukses tiap calon kepala daerah,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Didi Haryono dalam rapat pembentukan Satgas Pilkada Damai, Rabu (17/1).

Didi mengatakan, Polda Kalbar akan siapkan ruangan khusus sebagai tempat satgas itu untuk mempermudah koordinasi. Berbagai potensi perpecahan harus dicegah.

Menurut Didi, kontestasi politik yang akan dilaksanakan di Kalbar syarat dengan dinamika. Maka, perlu pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Ada berbagai potensi gangguan yang harus dicegah oleh Satgas, antara lain praktik kecurangan dalam pemungutan suara, ancaman fisik dan nonfisik, serta upaya pihak-pihak tertentu untuk mengganggu. Hal-hal itu harus dicegah, jangan sampai terjadi.

”Jika hal-hal itu terjadi, dapat memicu aksi protes. Aksi protes bisa memicu terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di daerah. Inilah yang kami upaya cegah jangan sampai terjadi di Kalbar,” kata Didi.

Polda Kalbar sendiri telah menyiapkan 6.746 personel untuk mengamankan pilkada nanti. Pasukan dari TNI sebanyak 4.896 personel serta dari Linmas 23.332 personel di 11.666 tempat pemungutan suara.

Didi meminta masyarakat Kalbar tetap menjaga situasi yang kondusif seperti yang selama ini tercipta.

Kalbar kaya akan tradisi yang mencerminkan kebinekaan dan sikap saling menghargai perbedaan. Sikap yang menghargai perbedaan inilah yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.

Penjabat Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji yang hadir dalam cara itu menyambut baik adanya Satgas Pilkada Damai.

Kondusivitas pelaksanaan pilkada perlu dijaga karena pemilihan kepala daerah terkait dengan bagaimana menciptakan kemakmuran masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi contoh bagi negara lain. Namun, dalam pelaksanaannya masih sering diwarnai berbagai persoalan, baik politik uang maupun kecurangan dalam bentuk lain.

Dodi mengajak para bakal calon kepala daerah berkompetisi secara sehat. Jangan sampai kontestasi politik yang akan digelar di Kalbar ini mengganggu stabilitas keamanan.

Apalagi, Kalbar dalam pemetaan kepolisian menjadi daerah ketiga yang rawan. ”Saya berharap Satgas Pilkada Damai bisa bekerja optimal,” ujar Dodi.

Sementara itu, KPU Kalbar pada Rabu sore melaksanakan rapat pleno penyampaian hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar.

Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawaty mengatakan, sebagian besar pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur belum menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan belum menyampaikan SPT pajak 2017.

Dalam rapat pleno itu juga, KPU Kalbar menyampaikan hasil tes kesehatan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar. Hasilnya, keempat pasangan bakal calon lolos tes kesehatan.