Siswandi- Euis Fety Fatayaty (tengah), yang gagal maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon, memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (19/1). Pemanggilan itu terkait dugaan uang perahu uang yang disetorkan ke partai politik untuk mendapat dukungan pada pilkada Kota Cirebon.
CIREBON, KOMPAS — Penelusuran dugaan uang yang disetorkan bakal calon kepada partai politik demi mendapatkan dukungan pada pemilihan kepala daerah Kota Cirebon, Jawa Barat, terus berlanjut. Pada Jumat (19/1), Panitia Pengawas Pemilu setempat memanggil Siswandi-Euis Fety Fatayaty, pasangan yang gagal maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon.
Siswandi-Euis diperiksa tertutup selama dua jam sejak pukul 09.00 di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon. Panwaslu mencecar 27 pertanyaan kepada keduanya. Mereka dipanggil guna mengklarifikasi temuan Panwaslu terkait indikasi praktik uang dalam proses pilkada setempat.
Sanksi terkait praktik ini diatur dalam Pasal 187B UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Anggota parpol ataupun gabungan parpol yang dengan sengaja menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada pencalonan pilkada diancam pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta denda minimal Rp 300 juta dan maksimal Rp 1 miliar.
Siswandi-Euis merupakan pasangan bakal calon wali kota Cirebon. Namun, pada hari terakhir pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Cirebon, berkas Siswandi tidak diterima. Pasangan yang diusung Gerindra dan PAN ini hanya punya 6 kursi di DPRD Kota Cirebon, batas minimal 7 kursi. PKS yang dikabarkan turut mendukung pasangan ini batal mengusung.
”Ada (permintaan uang), dari mulai Rp 500 juta, Rp 750 juta sampai Rp 1,5 miliar. Kami berharap Panwaslu dapat mengusut kasus ini,” kata Siswandi.
Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo mengatakan, telah memeriksa empat orang, termasuk Ketua DPD PKS Kota Cirebon H Karso. Kepada Panwaslu, Karso menampik dan tidak mengetahui soal uang itu. ”Kami akan tetap mendalami kasus ini. Kasus ini juga menjadi perhatian Bawaslu Jabar,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Karso enggan menjelaskan. ”Semua data dan konfirmasi yang dibutuhkan sudah disampaikan pada Panwaslu,” ujarnya.
Benahi lingkungan
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Graha Kompas Gramedia di Bandung, bakal calon gubernur Jabar Sudrajat mengatakan, sudah melengkapi berkas syarat pencalonannya. Semua data itu akan diserahkan kepada KPUD Jabar pada Sabtu. Dia datang bersama pasangannya, Ahmad Syaikhu.
Sudrajat menyatakan menaruh perhatian besar dalam masalah lingkungan. Dengan jumlah penduduk hingga 47 juta jiwa, Jabar menanggung masalah serius di bidang lingkungan. Salah satunya masalah pencemaran di Sungai Citarum.
Di Magelang, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori atau akrab disapa Gus Yusuf mengatakan, dalam dunia politik, NU selama ini hanya menjadi ikon, simbol, yang digunakan untuk menarik dukungan massa untuk pemenangan calon kepala daerah atau calon legislatif. Namun, pada tahap berikutnya, peran para kiai dan ulama dalam pemerintahan sering kali dilupakan.
Di Nusa Tenggara Barat, KPUD setempat melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih dalam Pilkada NTB. Ini untuk mendapatkan data akurat tentang jumlah pemilih. ”Saat ini data awal jumlah pemilih di NTB sekitar 3,8 juta. Ini akan kami periksa ulang,” kata Aksar Ansori, Ketua KPUD NTB, Jumat, di Mataram. KPUD NTB menyebarkan 8.336 petugas pemutakhiran data pemilih di setiap rumah.(SEM/EGI/IKI/RUL)
