Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya Hardianto Harefa, dalam konferensi pers, Rabu (24/1) di Jakarta, menerangkan perlunya publik mengawasi harta kekayaan calon kepala daereah supaya tidak salah pilih.
PALANGKARAYA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi melalui situs resminya merilis daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari 1.168 bakal calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2018. Dari total itu, tiga di antaranya memiliki kekayaan paling rendah bahkan minus di Provinsi Kalimantan Tengah.
Ketiganya adalah bakal calon bupati Murung Raya Syafuani, bakal calon wakil wali kota Palangkaraya Fathul Munir, dan bakal calon wakil bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh.
Dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Syafuani memiliki kekayaan minus Rp 115.172.000, Habib Said Abdul Saleh memiliki kekayaan Rp 14.820.667, dan Munir memiliki kekayaan Rp 23.184.900. Syafuani dan Munir sama-sama maju di jalur perseorangan, sedangkan Habib Said Abdul Saleh maju bersama Bupati Barito Timur petahana Ampera yang didukung oleh PDI-P, Nasdem, Hanura, PPP, PKPI, dan PKB dengan total 15 kursi.
Syafuani mengatakan, laporan kekayaannya minus karena belum memiliki rumah dan masih kredit mobil. Ia menjadi calon bupati paling miskin atau paling sedikit kekayaannya versi LHKPN. ”Saya maju karena saya putra daerah dan warga yang minta. Saya sadar kalau mencalonkan diri butuh uang, tetapi Jokowi dan Ahok dulu maju tak punya uang banyak dan minta dukungan dari warga bahkan sampai ada yang menyumbang, saya juga begitu,” kata Syafuani saat dihubungi dari Palangkaraya, Senin (29/01).
Mantan Camat Puruk Cahu itu mengaku mendapat sumbangan dari pendukungnya, di antaranya uang, stiker, dan yang lainnya. Bahkan, beberapa warga membuatkan tempat sekretariat pemenangan baginya dan pasanganya di pilkada. ”Istri saya PNS dan anak-anak saya semuanya sudah selesai kuliah, jadi saya tidak punya beban lagi,” ujar Syafuani.
Syafuani saat ini sudah mengumpulkan 11.579 dukungan melalui kartu tanda penduduk (KTP). Ia lolos pendaftaran awal dan menunggu hasil verifikasi.
Munir, bakal calon wakil wali kota Palangkaraya kesehariannya bekerja sebagai Perwira Urusan Pembinaan Mental di Korem 102 Panju-Panjung, Kalimantan Tengah. Ia mengundurkan diri dari PNS. Munir berpasangan dengan Yuliustry melalui jalur perseorangan. Dari data LHKPN, Yuliustry memiliki kekayaan sebesar Rp 6,3 miliar lebih. ”Jadi, Pak Yuliustry punya uang, saya punya basis massa yang besar, jadi saling melengkapi,” kata Munir.
Syafuani dan Munir memiliki pengalaman yang sama, yakni menolak didukung partai politik karena dimintai sejumlah uang. Apalagi, banyak partai juga menanyakan kekuatan uang dari kedua mantan PNS ini.
Di Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto menjamin netralitas personelnya pada Pilkada 2018 meskipun salah satu kontestan merupakan perwira tinggi Polri. Untuk itu, masyarakat diminta melapor jika mendapati personel yang berpihak pada pasangan calon tertentu.
”Saya sudah berikan instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Polda hingga paling bawah, netral. Kami yakin itu,” ujarnya ditemui setelah Apel Bersama dan Deklarasi Damai Pilkada di Markas Yon Arhanudse-14 Cirebon, Jabar. Turut hadir antara lain Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Veri Sudijanto dan Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis.
Di Jabar salah satu bakal calon wakil gubernur merupakan perwira tinggi Polri, yakni Irjen Anton Charliyan (Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri). Ia berpasangan dengan Tubagus Hasanuddin, purnawirawan TNI. (IDO/IKI)
