Penyaluran Bansos Rastra di Lampung Baru 19 Persen

Kompas/Abdullah Fikri Ashri

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mengecek kesiapan beras sejahtera di gudang Perum Bulog Sub-Divisi Regional Cirebon, Jawa Barat, Jumat (14/7/2017).

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Hingga akhir Januari, realisasi penyaluran bantuan sosial pangan beras sejahtera, atau bansos rastra, untuk 552.009 keluarga di Lampung baru mencapai 19,86 persen. Padahal, seluruh beras bantuan pemerintah itu semestinya sudah disalurkan sebelum tanggal 25 setiap bulan.

Pemerintah Provinsi Lampung meminta pemerintah kabupaten segera mendistribusikan beras itu hingga tingkat rumah tangga.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Perum Bulog Divisi Regional Lampung, pada Januari 2018, realisasi penyaluran bansos rastra baru mencapai 1.096,37 ton dari total pagu penyaluran 5.520,99 ton per bulan.

Hal itu berarti masih ada 442.462 keluarga miskin di Lampung yang belum mendapat bantuan beras dari pemerintah.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Heri Suliyanto mengatakan, saat ini, warga miskin sangat membutuhkan bantuan beras dari pemerintah.

Penyaluran bansos rastra yang tepat waktu dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin saat harga beras sedang melonjak seperti sekarang.

”Tahun ini, masyarakat sudah tidak dikenai biaya tebus. Beras bisa didapat secara gratis,” ujar Heri saat menghadiri rapat koordinasi Program Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2018, Selasa (30/1), di Bandar Lampung.

Acara tersebut dihadiri sekitar 50 pejabat dinas sosial dari 15 kabupaten dan kota di Lampung. Selain itu, hadir pula Kepala Perum Bulog Divisi Regional Lampung M Attar Rizal dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Lampung Zufrianto Ali Sahroni.

Attar menambahkan, minimnya penyaluran bansos rastra bulan ini bukan disebabkan oleh minimnya stok beras di gudang Bulog.

Saat ini, stok beras Bulog masih cukup untuk persediaan hingga April 2018. Minimnya realisasi disebabkan kendala kendala teknis dan pendataan di lapangan.

Zufrianto menjelaskan, tahun lalu, penyaluran rastra dilakukan oleh biro perekonomian di pemkab masing-masing.

Namun, mulai tahun ini, kewenangan penyaluran rastra berada di bawah dinas sosial. Perubahan itu membuat pegawai di instansi terkait belum mampu bekerja secara optimal.

Selain itu, pendataan keluarga penerima manfaat juga masih bermasalah. Di lapangan, petugas masih menemukan keluarga penerima bantuan yang tidak memiliki kartu keluarga sejahtera. Sebaliknya, keluarga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan justru memiliki kartu tersebut.

”Inilah hal-hal yang kami evaluasi agar tidak ada lagi kendala teknis. Petugas lapangan dapat melakukan verifikasi data dan melaporkannya pada pemerintah pusat. Ke depan, kami berkomitmen melakukan percepatan penyaluran bansos rastra,” tuturnya.

Tahun ini, setiap keluarga menerima 10 kg beras setiap bulan dari pemerintah secara gratis. Jumlah itu berkurang dari jatah tahun lalu sebanyak 15 kg per bulan tiap keluarga. Saat itu, warga harus menebus beras subsidi rastra dengan harga Rp 1.600 per kg.

Selain distribusi beras yang lambat, lanjut Heri, pemerintah juga masih mendapat keluhan menyangkut kualitas beras yang dinilai tidak layak konsumsi.

Di sejumlah desa, masih ditemukan warga yang mendapat beras berwarna kecoklatan dan banyak patahan. Selain itu, tekstur beras juga masih keras setelah dimasak.

Untuk itu, Heri menegaskan agar petugas memastikan bahwa kualitas beras yang dibagikan dalam kondisi baik. “Jangan bagikan beras yang kualitasnya tidak memenuhi standar,” kata Heri.

Terkait hal itu, Attar mengatakan, pihaknya telah berupaya menjaga agar kondisi beras di dalam gudang Bulog tetap baik.

Untuk mengantisipasi hal serupa, Bulog siap berkoordinasi dengan petugas di lapangan untuk mengecek kembali kualitas beras di dalam gudang sebelum disalurkan kepada warga.

Selain menyalurkan bansos rastra, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan nontunai untuk 49.711 keluarga di Kota Bandar Lampung.

Setiap keluarga mendapat bantuan uang nontunai sebesar Rp 110.000 tiap bulan yang bisa dipakai untuk membeli beras dan telur.