Pemkab Petakan Strategi

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga membangun bivak di sekitar hamparan hutan dengan beragam jenis pohon di pesisir selatan Papua, Kabupaten Asmat, Jumat (2/2). Bagi masyarakat tradisional seperti Asmat, hutan menjadi gantungan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

”Akan ada kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat bisa membangun ketahanan pangan. Kami sedang memetakan potensi lokasi yang tepat untuk pengembangan pertanian dan pengembangan perikanan,” kata Bupati Asmat Elisa Kambu, Jumat (2/2).

Masyarakat Asmat merupakan masyarakat peramu. Perubahan ke masyarakat pertanian tidak bisa cepat dilakukan, perlu transisi. Sebenarnya Pemkab Asmat sudah memperkenalkan pertanian kepada warga. Ada demplot sebagai percontohan meski belum merata di semua wilayah.

”Ke depan, akan dikembangkan terus. Kuncinya, masyarakat perlu pendampingan. Minimal masyarakat bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka,” katanya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, saat berkunjung ke Agats, ibu kota Asmat, Kamis (1/2), mengatakan, TNI akan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk membantu dan mendampingi masyarakat Asmat, baik untuk ketahanan pangan maupun kesehatan lingkungan. Juga memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang baik.

Penduduk Asmat memerlukan air bersih. Selama ini, warga mengandalkan air hujan. Air sungai tidak bagus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

George Corputty, Implementing Manager Landasan Phase II KOMPAK-Bakti, mengatakan, membangun ketahanan pangan hendaknya berbasis potensi lokal. KOMPAK-Bakti adalah program kerja sama Pemerintah Australia-Indonesia untuk melakukan perbaikan tata kelola dan perencanaan kampung, sekolah dasar, puskesmas, dan distrik.

George Corputty mengatakan, Distrik Atsj dan Sawaerma punya potensi untuk pengembangan pertanian. Untuk mewujudkan, masyarakat perlu pendampingan dari awal hingga panen.

Untuk mengatasi hambatan budaya, perlu digandeng tokoh agama atau kepala suku.

Di Purwokerto, Jawa Tengah, 846 siswa dan 49 guru serta karyawan SMPN 5 mengumpulkan uang koin untuk disumbangkan ke warga Asmat. Dana Rp 3.168.200 berhasil terkumpul.

”Koin untuk Asmat merupakan wujud dari pendidikan karakter terkait nilai kepedulian bagi sesama,” kata Kepala SMPN 5 Purwokerto Sugeng Kahana.

Pelayanan kesehatan

Setelah masa tanggap darurat krisis kesehatan di Kabupaten Asmat, Papua, dilewati, pemerintah mulai fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Penguatan itu meliputi penyediaan sarana prasarana kesehatan termasuk obat, penempatan tenaga kesehatan, serta perbaikan manajemen puskesmas dan rumah sakit.

”Kami akan memperbaiki tata kelola puskesmas, bagaimana mengintegrasikan sumber daya, baik finansial maupun tenaga, untuk intervensi kesehatan pada masyarakat,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo, Jumat, di Jakarta.

Tahun 2018, Kementerian Kesehatan akan membangun atau memperbaiki sejumlah puskesmas, rumah dinas, memenuhi kebutuhan alat kesehatan, dan memberi bantuan puskesmas keliling berupa perahu cepat bagi tiga puskesmas melalui dana alokasi khusus (DAK) afirmasi. Jumlah totalnya Rp 46,9 miliar.

Tahun lalu, sarana, prasarana, alat kesehatan, dan perahu cepat melalui DAK afirmasi disalurkan untuk 10 puskesmas dengan total anggaran Rp 24,7 miliar.

Saat rapat konsultasi dengan DPR RI, Menkes Nila Moeloek menyampaikan, tim Nusantara Sehat akan ditempatkan di sejumlah puskesmas Asmat, akhir Maret 2018, untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan.

Kekurangan dokter spesialis akan dipenuhi dengan mengirim dokter melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Asmat yang sulit, rotasi penempatan akan diperpendek.

Tata kelola RSUD Agats juga diperkuat. Ada pendampingan oleh direktur rumah sakit vertikal ke pengelola RSUD Agats. Salah satunya, direksi RSUP Dr Sardjito Yogyakarta, selama masa tanggap darurat.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas hidup warga Asmat tanpa menghilangkan kearifan lokal dan budaya setempat, pemerintah pusat mewacanakan relokasi terbatas bagi mereka.

”Lingkungan tempat tinggal mereka di atas rawa-rawa yang membuat mereka rentan kena penyakit. Maka, dipikirkan KAT (Komunitas Adat Terpencil) dikembangkan menjadi relokasi terbatas. Nanti semua fasilitas terkonsentrasi di sana,” ujar Menteri Sosial Idrus Marham sebelum rapat koordinasi KAT di Kementerian Sosial, Jumat. Total anggaran untuk KAT 2018 sebesar Rp 3,1 miliar. (ESA/FLO/DKA/DD18/ADH)