BANJARMASIN, KOMPAS — Petani masih menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan usaha pertanian, mulai dari masalah benih, pupuk, permodalan, hingga pemasaran pasca-panen. Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia diharapkan bersinergi dengan pemerintah dalam mencari solusi bagi masalah pertanian dan petani Indonesia.
Hal itu diungkapkan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Selatan M Rifqinizamy Karsayuda dalam acara Pelantikan Serentak Pengurus HKTI Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Periode 2017-2022 di Banjarmasin, Sabtu (10/2). Rifqinizamy mengemukakan lima persoalan utama yang dihadapi petani, khususnya petani di Kalsel.
Lima persoalan itu adalah kelangkaan pupuk dan benih, akses permodalan, kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani dalam menguasai teknologi, kesulitan pemasaran pascapanen, serta keterbatasan lahan.
”Untuk itu, HKTI siap bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan institusi lain dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,” kata Rifqi di hadapan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Rifqi mengatakan, kelangkaan pupuk dan benih menjadi permasalahan hulu dan klasik petani di Kalimantan Selatan. Meski sudah disubsidi oleh pemerintah, pupuk kerap hilang ketika dibutuhkan petani pada musim tanam. Demikian juga dengan benih yang kerap hilang saat musim tanam dan baru ada ketika musim tanam sudah lewat. ”Masalah ini harus segera diatasi,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah permodalan petani, menurut Rifqi, pihaknya menjalin kerja sama dengan Bank Kalsel. Tahun ini, bank milik pemerintah daerah tersebut menyiapkan dana Rp 220 miliar untuk pinjaman petani dan nelayan dengan suku bunga kredit 7 persen. Setiap petani bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 500 juta.
Mitra strategis
Moeldoko mengatakan, HKTI di setiap daerah harus menjadi solusi bagi setiap permasalahan pertanian dan petani Indonesia. Untuk itu, HKTI harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan mendukung apa pun kebijakan pemerintah di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
”Saya sangat berharap HKTI bisa berkembang dari waktu ke waktu untuk memperkuat para petani dan mendampingi mereka di lapangan. Para pengurus harus turun ke lapangan dan memahami apa yang menjadi aspirasi petani. HKTI harus menempatkan diri sebagai jembatan yang menghubungkan petani dengan riset, bisnis, dan berbagai institusi,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Indonesia ini.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan, pihaknya sangat terbantu oleh HKTI dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanian. Separuh masalah pertanian sudah rampung ditangani HKTI. (JUM)