MAKASSAR, KOMPAS — Deklarasi pilkada damai tanpa politik uang dan politisasi SARA yang dilaksanakan Panwaslu Sulawesi Selatan, Rabu (14/2), tak dihadiri satu pun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Deklarasi hanya dihadiri penyelenggara pilkada dan tim sukses.
”Sebenarnya kami sangat menyayangkan hal ini. Terlebih, kami telah mengundang semua pasangan calon. Kehadiran para pasangan calon sangat penting untuk menunjukkan komitmen pilkada berintegritas tanpa politik uang dan isu SARA. Masyarakat bisa jadi akan kurang percaya dengan komitmen para pasangan calon dengan tidak hadirnya mereka dalam deklarasi ini,” kata Ketua Panwaslu Sulsel Laode Arumahi.
Selain penyelenggara pilkada, deklarasi ini juga dihadiri Panglima Kodam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Agus Surya Bakti dan Kapolda Sulsel Irjen Umar Septono. Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarkat dan tokoh masyarakat juga hadir.
Kapolda mengatakan, polisi akan menegakkan komitmen pilkada damai tanpa politik uang dan politisasi isu SARA. Segala aktivitas yang dinilai rawan memicu konflik juga akan diantisipasi sejak dini.
Sementara itu, Pangdam meminta pasangan calon bisa mengarahkan dan mencerahkan simpatisan dan pendukungnya untuk mengendalikan diri. ”Tidak perlu euforia berlebihan atau gesekan karena kita semua sama. Perbedaan harus dijunjung tinggi karena itulah inti demokrasi. Pilkada ini untuk memilih pemimpin dan menegakkan demokrasi,” kata Agus.