Presiden Joko Widodo: Bansos Bukan untuk Pulsa dan Rokok

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo (menggunakan helm putih) meniti jalan yang sedang dibangun di permukiman warga Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (14/2). Pengerjaan proyek ini bagian dari program padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program padat karya ini digulirkan dengan alokasi anggaran total Rp 11,28 triilun.

GOWA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan. Bantuan ini di antaranya Kartu Indonesia Pintar  atau KIP dan bantuan pangan nontunai atau BNPT serta bantuan nontunai dalam bentuk kartu ATM. Presiden berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh keluarga penerima manfaat.

”Bantuan ini mohon dipergunakan sebaik-baiknya. Dana dari KIP bisa digunakan membeli keperluan sekolah, tapi bukan untuk pulsa. Begitu juga ibu-ibu, dana bantuan bisa dimanfaatkan untuk keperluan keluarga, tapi tak bisa untuk membeli rokok buat suami. Kalau ada yang menyalahgunakan bantuan, kartunya akan dicabut,” kata Jokowi di Lapangan Syeh Yusuf, Sungguminasa, Gowa, Kamis (15/2).

Presiden dan Ibu Negara tiba di Makassar, Rabu malam. Selama di Makassar, Presiden melakukan rangkaian kerja, di antaranya penyerahan bantuan sosial, sertifikatdi Kabupaten Gowa dan Takalar, hingga membuka Forum Rektor se-Indonesia yang dilaksanakan di Kampus Universitas Hasanuddin.

Menteri Sosial Idrus Marham yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan meningkat dari 6 juta penerima menjadi 10 juta pada tahun ini. Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada Februari senilai Rp 4,75 triliun bagi 9,5 juta KPM. Penerima tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

”Adapun sisanya masih dalam proses validasi dan pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan, terutama daerah sulit seperti Papua dan Kepulauan Maluku,” kata Harry.

Khusus untuk Sulawesi Selatan, tahun ini Kementerian Sosial menggelontorkan bansos PKH senilai Rp 589,7 miliar bagi 311.997 KPM. Kabupaten Gowa mendapatkan Rp 48,3 miliar untuk 25.578 KPM.

Sementara itu, untuk bansos pangan rastra, Sulsel mendapatkan Rp 393,4 miliar untuk 405.860 KPM. Untuk bantuan pangan nontunai yang merupakan transformasi dari bansos pangan rastra, jumlah penerima untuk Sulsel sebanyak 229.835 dari 405.860 KPM yang telah mendapatkan bantuan senilai Rp 197.03 miliar. Di Kabupaten Gowa sebanyak 32.591 KPM telah mendapatkan BPNT dengan nilai Rp 21.5 miliar.