Setelah Penangkapan oleh KPK, Aktivitas di Kantor DPRD Lampung Tengah Sepi

Kompas/Vina Oktavia

Kondisi ruangan kantor DPRD Lampung Tengah yang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (15/2).

GUNUNG SUGIH, KOMPAS — Setelah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, aktivitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, tampak sepi, Kamis (15/2). Tidak ada satu anggota dewan pun di kantor itu.

Ada lima ruangan di gedung DPRD Lampung Tengah yang disegel KPK, yakni ruang kerja Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD, Wakil II DPRD, Wakil III DPRD, dan Sekretaris DPRD Lampung Tengah.

Hingga Kamis sore, belum ada penggeledahan terhadap sejumlah kantor yang disegel tersebut.

Di depan kantor DPRD Lampung Tengah, hanya ada tiga sepeda motor yang terparkir. Tidak terlihat ada mobil anggota dewan.

Berdasarkan keterangan sejumlah polisi pamong praja yang berjaga sejak pagi, tidak ada anggota dewan ataupun staf DPRD Lampung Tengah yang datang ke kantor, kecuali tiga petugas jaga satpol PP.

Mujiono, petugas satpol PP, mengatakan, aktivitas di kantor DPRD Lampung Tengah sepi sejak sekitar dua hari terakhir.

Menurut dia, pekan ini, sejumlah anggota dewan diketahui beraktivitas di luar kantor. Selain itu, beberapa anggota dewa juga sedang berada di Jakarta.

”Terakhir kali ramai saat ada rapat untuk rolling anggota, sekitar 23 Januari,” ujar Mujiono.

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap 14 orang yang terdiri dari pejabat pemda dan anggota DPRD Lampung Tengah dalam operasi tangkap tangan. Belum diketahui secara resmi terkait kasus apa penangkapan tersebut.

Kompas

Kondisi ruang Fraksi PDI-P di kantor DPRD Lampung Tengah, Lampung, Kamis (15/2).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, tiga orang yang ditangkap KPK merupakan anggota dewan dari Fraksi PDI-P.

Mereka adalah Natalis Sinaga selaku Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah yang juga Ketua DPC PDI-P Lampung Tengah. Dua nama lainnya ialah Raden Zugiri dan Rusliyanto.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mengatakan, sampai saat ini, Pemda Lampung Tengah masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait penyelidikan operasi tangkap tangan itu.

”Soal penyegelan, ini sudah prosedur tetap. Kami belum mengetahui secara persis apakah pemeriksaan sudah dilakukan dan siapa saja yang dibawa oleh KPK,” ujar Loekman.