Korporasi Ikut Upaya Pencegahan

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI

Kebakaran lahan di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau masih belum dapat dikendalikan, Kamis (15/2). Luas lahan terbakar diperkirakan sudah lebih dari 1.000 hektar. Kebakaran membakar lahan pertanaman sagu warga, lahan sagu PT Natioal Sago Prima dan hutan desa setempat. Desa Lukun merupakan salah satu percontohan restorasi gambut oleh Badan Restorasi Gambut.

PONTIANAK, KOMPAS — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Jumat (23/2), membahas pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Korporasi didorong untuk ikut ambil bagian dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran lahan.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) Inspektur Jenderal Didi Haryono, Jumat, mengatakan, kebakaran sudah terjadi di Kalbar beberapa pekan terakhir. "Bahkan, kobaran api beberapa hari lalu nyaris merembet ke permukiman warga dan sekolah. Namun, tim pemadam cepat menanganinya," kata Didi.

Perlunya kerja sama penanganan kebakaran lahan itu juga mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya jadwal pilkada. "Jangan sampai pelaksanaan pilkada terganggu atau gagal karena masalah kebakaran lahan yang menimbulkan kabut asap," katanya.

Didi mengimbau setiap korporasi agar mempunyai standar penanganan kebakaran lahan di wilayah kerjanya masing-masing. Misalnya, membentuk satuan pemadam kebakaran yang bertugas memantau perkembangan titik panas.

Selain itu, korporasi juga perlu mengaktifkan embung- embung yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan demikian, sumber air untuk pemadaman bisa didapatkan sewaktu-waktu. Pintu air embung diatur agar bisa mengalirkan air untuk kepentingan pemadaman.

Kebakaran lahan juga perlu diantisipasi secara dini. Jika api sudah telanjur membesar, akan sulit dipadamkam dan bisa menimbulkan kerugian yang tak sedikit. Pada 2015 kebakaran besar menimbulkan kerugian hingga Rp 220 triliun secara nasional. Belum lagi masalah kesehatan yang ditimbulkan, seperti infeksi saluran pernapasan akut. Kekayaan hayati pun hilangnya.

Kapolda sudah mengeluarkan maklumat terkait larangan dan sanksi terhadap pembakar hutan dan lahan. Di dalam maklumat itu dijelaskan konsekuensi hukum yang akan diterima jika ada yang melanggar.

Wakil Ketua 1 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalbar Wanho Chandra mengatakan, korporasi telah merancang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Korporasi telah membuat satuan tugas tanggap darurat, menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran, dan menyiapkan infrastruktur sumber air dan sistem peringatan dini.

Sistem peringatan dini sudah menggunakan satelit. Namun, agar lebih presisi, pemantauan dipertimbangkan menggunakan pesawat tanpa awak(drone). (ESA)