SURABAYA, KOMPAS — Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM telah jadi tulang punggung bagi perekonomian di Jawa Timur. Bahkan, dari 814.000 industri di Jatim, sekitar 792.000 unit adalah UMKM dengan menyerap sekitar 1,82 juta tenaga kerja. Untuk itu, pasangan calon mana pun yang terpilih untuk memimpin Jatim wajib memberi perhatian yang besar bagi perkembangan dan kesinambungan UMKM.
Itu sebabnya kedua pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Jatim dalam Pilkada Juni 2018 memasukkan UMKM sebagai program prioritas. Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, misalnya, berjanji jika terpilih akan membangun Pusat Informasi Super Koridor di lima lokasi badan koordinasi wilayah. Pusat informasi dibangun untuk membuka jalur pasar domestik dan mancanegara secara terpadu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota.
Pusat informasi bisa dijadikan semacam kantor untuk bertemu pelaku UMKM dan pembeli secara tatap muka atau lewat jaringan telekomunikasi. ”Namun, pusat informasi itu bukan galeri pameran produk, melainkan untuk membuka jalur pasar,” kata Khofifah, Minggu (25/2), di Surabaya.
Adapun Emil berpengalaman mengangkat UMKM di Trenggalek dengan cara communal branding Trenggalek Gemilang. Saat promosi Trenggalek ke luar daerah, sebagai bupati, Emil mempromosikan seluruh potensi UMKM unggulan yang ada atau tidak secara eksklusif. Misalnya, UMKM cendera mata, kuliner, dan jasa wisata dipromosikan bersama-sama saat mengikuti pameran di Surabaya atau luar Jatim dan mancanegara. Promosi juga digencarkan lewat media sosial.
Modal dan akses
Saifullah Yusuf mengatakan, selama 10 tahun mendampingi Soekarwo memerintah Jatim, dirinya melihat salah satu unsur kelemahan pengembangan UMKM di Jatim adalah permodalan dan pembukaan akses jaringan pasar. Karena itu, pada lima tahun ke depan selain akan membangun pusat jaringan telekomunikasi, Saifullah juga berjanji memperkuat permodalan UMKM.
Pinjaman untuk UMKM bisa disalurkan dari Bank Jatim dengan bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan lainnya. ”Permodalan merupakan aspek penting yang harus disentuh untuk mengembangkan UMKM di Jatim,” kata Syaifullah.
Calon wakil gubernur Puti Guntur Soekarno juga menjanjikan pengembangan UMKM sesuai dengan misi ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan kehidupan Indonesia. Kemajuan teknologi informasi bisa dipakai untuk memperkuat jaringan dan keberlangsungan UMKM.
Jumat lalu, Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini berkontribusi 14,9 persen terhadap ekonomi nasional. Di Jatim tercatat 814.000 industri yang 792.000 industri (97 persen) adalah UMKM. Sebanyak 1,82 juta dari 3,16 juta atau 57,7 persen pekerja terserap di UMKM.
PDRB Jatim senilai Rp 1.855 triliun. Dalam catatan Pemprov Jatim, sekitar Rp 1.200 triliun di antaranya untuk konsumsi makanan dan minuman atau bukan keduanya. Disusul Rp 600 triliun untuk konsumsi busana, hiburan, pariwisata, aksesori, dan gaya hidup. Pendapatan per kapita sudah menembus 3.700 dollar AS atau hampir Rp 50 juta. Bahkan, separuh populasi penduduk Jatim diyakini menghabiskan pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan. ”Padahal, seluruh sektor konsumsi di masyarakat terkait erat dengan UMKM,” kata Soekarwo. (BRO)