Warga membangun irigasi teknis di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Minggu (11/3). Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan irigasi yang masuk dalam program padat karya tunai yang digulirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.
CIREBON, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta sejumlah kementerian untuk ikut menjalankan program padat karya tunai di daerah. Melalui program tersebut, perputaran uang tunai di desa bisa meningkat dan bermanfaat bagi masyarakat.
”Semuanya kita harapkan untuk masuk ke (program) padat karya tunai,” ujar Presiden saat memantau pembangunan jalan produksi dan saluran irigasi tersier di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (11/3). Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi Mayor Jenderal Doni Monardo.
Presiden yang mengenakan jas dan sarung mengecek pelaksanaan program itu setelah menghadiri pernikahan putra/putri Mustafa Aqil (adik kandung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj) di Kempek.
Saat pengecekan, Presiden berdiskusi dengan petani yang mengerjakan proyek irigasi. ”Padat karya tunai ini bagus. Selain jalan produksi (jalan yang dipakai mengangkut hasil produksi pertanian), irigasi diperbaiki. Air bisa mengalir ke sawah dan warga yang bekerja sebagai pembantu tukang diupah Rp 80.000, sementara tukang Rp 100.000 per hari,” ujar Presiden.
Melalui program padat karya tunai ini, petani memiliki pekerjaan sembari menunggu masa panen. Di Cirebon saja, dengan 43 titik program pembangunan irigasi, lanjut Presiden, sebanyak 105 warga ikut bekerja.
Selain itu, sawah petani dapat teraliri karena ada pembangunan atau perbaikan irigasi. Pada akhirnya, daya beli masyarakat di desa bisa membaik karena ada kucuran uang tunai yang sekaligus memberdayakan warga.
Untuk itu, Presiden meminta kementerian lain ikut terlibat, tak cuma Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. ”BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan diharapkan masuk ke padat karya tunai. Ini berefek baik untuk perbaikan daya beli,” ujar Presiden.
Distribusi uang tunai
Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai adalah bentuk distribusi uang tunai dengan mempekerjakan warga setempat. Untuk pembangunan 5.000 titik irigasi, misalnya, setiap titik mendapatkan Rp 225 juta.
Adapun anggaran padat karya Kementerian PUPR sebanyak Rp 11,3 triliun. ”Ini bisa menyerap 250.000 pekerja. Kami tetap melanjutkan program ini,” ucapnya.
Misja (45), petani setempat, mengapresiasi program padat karya karena bisa mendapat upah sembari menunggu panen. ”Namun, setiap musim kemarau, kami masih kekurangan air. Di saluran Gempol dan Jamblang banyak sampah. Bahkan, ada bangunan di atas saluran irigasi,” ujarnya. (IKI)
