JAYAPURA, KOMPAS — Insiden kekerasan menimpa sejumlah calon kepala daerah di Papua dalam sepekan terakhir. Pihak kepolisian pun berjanji mengusut kasus-kasus tersebut. Bahkan, penyelenggara pemilu berharap aparat keamanan mengambil langkah tegas jika ada upaya menghambat pilkada.
Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, Senin (12/3), mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan insiden kekerasan yang menimpa sejumlah calon kepala daerah akhir-akhir ini. ”Saat ini kasus yang terjadi di Paniai dalam tahap penyelidikan. Kami telah memeriksa tiga warga untuk mengungkap apakah mereka melakukan penyerangan karena inisiatif sendiri atau diperintah seseorang,” kata Ahmad.
Kasus di Paniai terjadi Sabtu (10/3) berupa perusakan mobil calon petahana Pilkada Paniai, Hengky Kayame, saat melintas di Kampung Bapoda oleh sekelompok warga, Distrik Paniai Timur, Paniai. Para pelaku memblokade jalan, lalu merusak kaca depan dan samping mobil dengan batu. Hengky dan istrinya diselamatkan para pengawal dari aksi kelompok warga itu.
Sebelumnya, kasus serupa menimpa calon gubernur Papua, John Wempi Wetipo. Mobil yang ditumpangi John dilempari batu saat melintas di Sentani Timur oleh sekelompok warga, Kabupaten Jayapura, pada 6 Maret. Kaca mobil bagian kiri pecah, tetapi tidak melukai John.
Pejabat sementara Gubernur Papua Sudarmo mengaku sudah mengetahui soal insiden penyerangan salah satu calon bupati di Paniai. ”Saya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan agar insiden seperti ini tidak terjadi lagi. Selain itu, kami meminta penyelenggara pemilu terus menyosialisasikan penanganan sengketa pilkada agar tidak menggunakan kekerasan, tetapi melalui jalur hukum,” kata Sudarmo.
Anggota KPU Papua Isak Hikoyabi meminta petugas keamanan tidak ragu bertindak tegas apabila ada tindakan yang ingin menghambat tahapan pilkada.
Ketua Banwaslu Papua Fegie Wattimena mengakui, kondisi di Papua rawan terjadi konflik karena persaingan antarpasangan calon kepala daerah untuk meraih dukungan. ”Kami telah menggandeng tokoh agama dan tokoh adat untuk mengampanyekan pemilu damai di Papua,” katanya.
Rawan hoaks
Pilkada Banten juga dinilai rawan, terutama berita bohong atau hoaks. Kepala Polres Serang Kota Ajun Komisaris Besar Komarudin mengatakan, sejumlah kejadian menunjukkan warga Kota Serang masih rentan termakan hoaks. Kejadian itu, misalnya, ancaman terhadap ulama-ulama yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa.
”Saya pernah ditanyakan mengenai informasi itu dan minta kapolsek (kepala kepolisian sektor) mengecek. Ternyata, tidak benar,” kata Komarudin. Selain itu, isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan penculikan anak yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa juga sempat menyebar.
Di Bali, anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, mengatakan, pelayanan publik seharusnya dapat diakses semua orang, ajek, dan berkelanjutan. Pelayanan publik jangan dijadikan variabel bagi calon untuk dipilih ataupun bagi masyarakat untuk memilih. ”Bagi kami, Ombudsman, pelayanan publik tidak boleh diganggu karena merupakan hakikat bernegara,” kata Adrianus, Senin (12/3). ”Kalau menjadi janji pilkada, pendekatannya adalah kalau tidak pilih saya, saya tidak berikan pelayanan publik. Sebaliknya, kalau pilih saya, saya berikan pelayanan publik yang lebih dari yang lain. Ini tak boleh,” ujarnya. (FLO/COK/BAY)
