Distribusi Pupuk Bersubsidi Rawan

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pekerja mengangkut pupuk bersubsidi di Gudang Pupuk Kujang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (4/10/2017). PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin stok pupuk bersubsidi aman hingga dua bulan ke depan.

SEMARANG, KOMPAS — Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Jawa Tengah rawan penyelewengan distribusi. Petani kecil berharap distribusi pupuk diawasi lebih ketat agar pembagiannya adil.

Ketua Kelompok Tani Glagahwaru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Ahmad Dhuha, Selasa (13/3), mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi setiap kecamatan bervariasi antara 240 ton dan 600 ton. Jika jatah harus berkurang, setidaknya dia berharap distribusi diawasi lebih ketat.

”Tanpa pengawasan ketat, distribusi pupuk dikhawatirkan bisa terlambat. Selain itu, distribusinya bisa tidak tepat sasaran karena petani (bermodal) kuat akan mengalahkan petani lemah,” ujar Ahmad.

Dia menambahkan, kelompok tani dengan modal kuat bisa menyedot alokasi pupuk bersubsidi milik kelompok tani lain yang terlambat membayar jatah pupuk. Biasanya pengecer ikut bermain karena butuh keuntungan lebih. Meski saat ini umur tanaman padi masih di bawah 1,5 bulan, para petani berharap kekurangan alokasi pupuk bisa dipenuhi.

Samsudin (49), petani di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, mengatakan, harga pupuk bersubsidi di tingkat eceran sejauh ini masih terkendali. Pupuk ZA sekitar Rp 75.000 per zak (isi 50 kilogram) dan pupuk SP96 sekitar Rp 100.000. Pupuk Phonska Plus harganya Rp 180.000 per 25 kilogram.

Minta tambah

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Yuni Astuti saat dihubungi mengakui, untuk masa tanam kedua tahun ini, ada pengurangan alokasi pupuk bagi petani di sejumlah daerah di Jateng. Pihaknya telah mengirim surat permohonan kepada Kementerian Pertanian agar kekurangan pupuk dapat dipenuhi.

Pada 2018, alokasi pupuk bersubsidi Jateng untuk jenis pupuk urea, dari jumlah rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) sebanyak 822.350 ton, realisasi hanya 763.140 ton. Adapun pupuk SP36, dari jumlah RDKK 336.152 ton, realisasi hanya 162.970 ton. Dari RDKK pupuk ZA sebesar 317.378 ton, dialokasikan hanya 220.630 ton. Sementara pupuk NPK dari RDKK 869.756 ton, realisasinya hanya 421.920 ton.

Petugas Dinas Pertanian di Kabupaten Demak Agus Trihartono memaparkan, perwakilan petani dan para penyuluh telah bertemu dengan distributor dan pengecer pupuk di tingkat kecamatan. Pertemuan itu, antara lain, untuk membahas mengenai pentingnya pengawasan distribusi pupuk dari pengecer kepada kelompok tani supaya tidak terjadi penyimpangan.

”Pengawasan distribusi agar tepat sasaran sangat penting, terlebih saat mulai musim tanam padi. Jangan sampai ada kelompok petani yang tidak kebagian pupuk bersubsidi akibat diambil pihak lain,” kata Agus.

Kartu tani

Staf Ahli Gubernur Jateng Bidang Kedaulatan Pangan Whitono menilai, program Kartu Tani Pemprov Jateng bisa menjamin distribusi aman dan tepat sasaran. Kartu tani berfungsi untuk mengecek data kuota pupuk, harga pupuk, dan jaminan memperoleh pupuk di tingkat pengecer.

Dari 2.576.676 anggota kelompok tani di Jateng, hingga Februari, 2.147.454 orang di antaranya sudah menerima kartu tani. Mereka menggarap lahan padi seluas 1,3 juta hektar. (WHO)