Kegiatan pembangunan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 4 Oktober 2016.
BANJARMASIN, KOMPAS — Progres pembangunan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan sudah mencapai 47 persen. Realisasi pekerjaannya lebih cepat 5 persen dari perencanaan. Bendungan Tapin pun ditargetkan rampung pada 2019.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dwi Purwantoro di Banjarmasin, Rabu (21/3), menyampaikan, progres pembangunan Bendungan Tapin bisa lebih cepat karena tidak lagi terkendala masalah lahan.
”Untuk masalah pembebasan tanah, sudah terjadi kesepakatan dengan warga walaupun sebagian masih menunggu pembayaran yang akan diselesaikan tahun ini. Jadi, kami harapkan pembangunannya bisa selesai pada pertengahan 2019,” katanya.
Menurut Dwi, realisasi pekerjaan 47 persen itu meliputi bendungan pengelak, saluran masuk dan saluran keluar, serta akses jalan. ”Sekarang yang dikerjakan adalah bendungan utama (main dam). Posisinya melintang di sungai,” ujarnya.
Bendungan Tapin terletak di Kabupaten Tapin, sekitar 130 kilometer dari Banjarmasin. Bendungan tersebut termasuk proyek strategis nasional. Karena itu, biaya pembebasan lahannya berasal dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
”Sampai sekarang, masih ada 100-an hektar tanah yang menunggu pembayaran dari LMAN. Nilainya lebih kurang Rp 150 miliar,” kata Dwi.
Kompas/Jumarto Yulianus
Warga menggelar aksi menuntut pembayaran lahan di lokasi proyek Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, pada 16 Oktober 2016.
Bendungan Tapin dibangun di atas lahan seluas 600 hektar dengan dana APBN Rp 896,9 miliar. Selain untuk menunjang pertanian dan penyediaan air baku, Bendungan Tapin juga berpotensi menghasilkan listrik berkapasitas 3,3 megawatt (MW).
Penjabat Bupati Tapin Gusti Syahyar meragukan Bendungan Tapin bisa rampung pada 2019 karena pekerjaan di lapangan berjalan lambat. ”Saya sudah meninjau ke lokasi dan melihat progresnya sangat lambat. Kalau begitu modelnya, paling cepat bendungan itu selesai pada 2020,” ujarnya.
Sebagai salah satu proyek strategis nasional, menurut Syahyar, pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pembangunan Bendungan Tapin dan mempercepat pengerjaannya. Sebab, bendungan tersebut sangat diharapkan bisa segera berfungsi untuk menunjang kegiatan pertanian di daerah.
”Tapin adalah daerah pertanian yang sudah bisa panen dua kali dalam setahun. Kalau didukung dengan pengairan yang baik dari Bendungan Tapin, petani di daerah kami pasti bisa panen tiga kali dalam setahun,” katanya.
