Kasus JR Saragih Perburuk Citra Partai Demokrat

KOMPAS/NIKSON SINAGA

JR Saragih, calon gubernur Sumatera Utara.

MEDAN, KOMPAS —  Kasus penggunaan surat palsu yang menjerat Jopinus Ramli (JR) Saragih, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara, sebagai tersangka memperburuk citra Partai Demokrat pada pemilihan umum, baik pikada, pileg, maupun pilpres.

Itu sebabnya JR Saragih pun, Rabu (21/3) sore, telah dicopot sementara dari jabatannya. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pun menunjuk Herri Zulkarnain, anggota DPRD Kota Medan, sebagai penggantinya dengan kedudukan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Demokrat Sumut.

”Tujuannya untuk menyelamatkan Partai Demokrat supaya jangan tertidur. Agar jangan jadi bulan-bulanan dan dikecam masyarakat. Hasil survei kami, kepercayaan masyarakat mengalami penurunan akibat kasus (penggunaan surat palsu) di Sumut,” kata Herri.

Herri mengatakan, keputusan penggantian itu langsung diambil oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Keputusan itu disampaikan DPP Partai Demokrat yang diwakili Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan dan Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pengkaderan Pramono Edhie Wibowo dalam sebuah rapat di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Rabu (21/3) sore.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

JR Saragih menunjukkan surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pasangan JR Saragih-Ance Selian tidak lolos jadi calon karena legalisasi ijazahnya dinyatakan palsu oleh KPU Sumut.

Hadir dalam rapat itu Herri dan JR Saragih. ”Nakhoda Demokrat Sumut tetap satu. Semua instruksi dari kami. JR Saragih sudah legowo pada keputusan ini,” katanya.

JR Saragih sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka penggunaan surat palsu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur Sumut dari unsur kepolisian.

JR Saragih diduga memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta dalam legalisasi salinan ijazah SMA yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumut sebagai syarat calon gubernur Sumut.

Pemalsuan legalisasi ijazah itu juga membuat JR Saragih-Ance Selian tidak lolos menjadi peserta Pilgub Sumut. JR Saragih awalnya menggugat KPU Sumut ke Badan Pengawas Pemilu Sumut.

Bawaslu meminta JR Saragih melegalisasi ulang ijazahnya, tetapi JR Saragih mengaku ijazahnya hilang. JR Saragih lalu menggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan putusannya dijadwalkan pada 27 Maret ini.