Banyak masyarakat di Kalimantan Tengah yang hidup di garis kemiskinan dan sebagian besar tinggal di pinggir Sungai Kahayan.
PALANGKARAYA, KOMPAS – Kuota keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dalam program keluarga harapan di Kalimantan Tengah bertambah. Meski artinya jumlah orang miskin bertambah, namun harapannya bisa memutus mata rantai kemiskinan.
Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Kalimantan Tengah Septiani Aryanti mengungkapkan, tahap pertama di tahun 2018 terdapat 50.395 keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, tujuh kabupaten di wilayah barat Kalteng sebanyak 28.062 kpm, dan bagian timur dengan tujuh kabupaten sebanyak 22.334 kpm.
Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Tahun 2017, kpm hanya berjumlah 31.314 keluarga di tahap pertama.
“Data keluarga penerima manfaat kami dapatkan dari pusat, setelah itu dicocokan kembali di lapangan apakah sesuai dengan syaratnya atau apakah layak diberikan bantuan,” ungkap Septiani di Palangkaraya, Rabu (28/3/2018).
Septiani mengungkapkan, kalau ada keluarga yang dulu masih masuk dalam kategori miskin namun tahun ini sudah memenuhi syarat tidak miskin makan dikeluarkan dari daftar penerima.
“Jadi bantuan sosial yang diberikan akan tepat sasaran, kami datangi ke rumahnya melihat langsung aktivitasnya dan kondisi rumah juga hal-hal lainnya,” kata Septiani.
Kompas/Dionisius Reynaldo Triwibowo
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah Hanif Yahya.
Dari data makro Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, tren tingkat kemiskinan menurun selama tiga tahun terakhir. September 2015 mencapai 5,91 persen, lalu menurun di tahun 2016 menjadi 5,36 persen, dan menurun lagi di tahun 2017 menjadi 5,26 persen.
Kepala BPS Kalimantan Tengah Hanif Yahya mengatakan, Kalimantan Tengah masih lebih baik dibanding provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Efek dari pembangunan dan program perlindungan sosial dari pemerintah sangat membantu menurunkan kemiskinan.
“Program perlindungan sosial harusnya mampu memotong rantai kemiskinan, tetapi data menjadi sangat penting untuk menjadi referensi pemerintah,” ungkap Hanif.
Tahun 2015, BPS Kalteng mengambil data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PDBT) yang kemudian diberikan ke kementerian terkait.
Dari data tersebut, jumlah rumah tangga miskin (ruta) mencapai 136.978 ruta dan 336 ruta di antaranya bekerja sebagai pemulung. Data ini yang digunakan pendamping kpm dalam program PKH.
Hanif menjelaskan, butuh upaya komprehensif dalam mengentaskan kemiskinan. Kerja sama antara masyarakat, pemerintah, lembaga masyarakat atau NGO, dan pengusaha perlu terus didorong untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.
“Kerja sama itu mulai terlihat, mulai banyak program pemerintah yang melibatkan masyarakat banyak. Itu juga bagian dari mengentas pengangguran,” kata Hanif.
