PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah akan fokus mendata 2,2 juta pemilih pemula dalam proses perekaman KTP elektronik menjelang pilkada serentak 2018. Sebanyak 2,2 juta pemilih itu ialah warga yang mendapatkan hak pilih tepat pada hari pencoblosan. Sejumlah opsi solusi di antaranya memberikan surat keterangan dan mempercepat perekaman.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai kuliah umum di Universitas Sriwijaya, Palembang, Sabtu (31/3). Tjahjo mengatakan, tercatat sekitar 20 juta warga belum punya KTP-el.
Jumlah itu belum termasuk 2,2 juta orang yang mendapatkan hak pilih tepat saat pencoblosan. ”Kami bersama KPU sedang mencari solusi terhadap masalah ini. Salah satunya sedang diusahakan untuk memenuhi blangko. Intinya jangan sampai ada warga negara yang kehilangan hak pilih,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, ada berbagai kendala perekaman KTP-el, antara lain kurang optimalnya sumber daya dan kurang aktifnya masyarakat merekam KTP-el. Ada yang di luar negeri, ada juga di perbatasan.
Ketua KPU Sumatera Selatan Aspahani menyatakan, setidaknya 402.000 warga Sumsel belum punya KTP-el. Untuk itu, ujarnya, KPU terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumsel untuk memastikan data warga terkait KTP-el.
Di Semarang, Jawa Tengah, menurut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng Tafsir, ketimbang sejumlah provinsi lain di Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, Jateng masih tertinggal. Guna meningkatkan daya saing, perlu ditingkatkan kualitas SDM dan keberpihakan pemimpin pada kesejahteraan rakyat.
Hal itu dikatakan di sela-sela Taaruf Cagub-Cawagub Jateng di Semarang, Sabtu (31/3). Dalam acara itu dua cagub Ganjar Pranowo dan Sudirman Said hadir dalam waktu berbeda. Hadir juga tandem Ganjar, Taj Yasin.
Menurut Tafsir, Muhammadiyah mendorong para cagub menciptakan program atau terobosan yang dapat menjadi batu loncatan peningkatan daya saing Jateng. Diharapkan berbagai program itu bisa mengundang berbagai investasi masuk ke Jateng. (RAM/DIT)