Puluhan Tenaga Kontrak Guru Demo di Sumba Barat Daya

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Aksi demo guru kontrak di Kota Kupang beberapa waktu lalu karena terlambat mendapatkan honor dari Pemkot Kupang.

TAMBOLAKA, KOMPAS - Sebanyak 24 guru kontrak dari total 103 guru kontrak yang dipecat Pemda Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, melakukan aksi demo damai di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD.

Mereka mempertanyakan alasan pemecatan karena mereka sudah mengabdi sebagai guru selama 2-4 tahun.

Pemda Sumba Barat Daya (SBD)  mengeluarkan SK pemecatan, 3 Januari 2018 tetapi baru disampaikan 22 Maret 2018. Pemda juga merekrut tenaga guru kontrak baru, dengan surat keputusan pengangkatan guru kontrak baru, 3 Januari 2018.

Tanggal SK pemecatan dan penyampaian kepada para guru kontrak, dinilai terlalu jauh tenggat waktunya, karena itu mereka ingin minta penjelasan dari Dinas Pendidikan setempat.

Guru kontrak yang direkrut kemudian, jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah guru kontrak sebelumnya, yakni 150 orang. Jumlah 150 orang itu, 79 orang di antaranya guru kontrak yang dipecat 22 Maret 2018. Total guru kontrak yang dipecat sebanyak 103 orang.

Juru bicara para guru kontrak, Ferdinandus Dau dihubungi di Tambolaka dari Kupang, Rabu (4/4/2018),  mengatakan, sebanyak 24 guru kontrak itu dipecat tanpa alasan jelas.

“Kami punya istri dan anak. Ada yang mengajar 2 tahun, tetapi ada pula yang sudah mengajar 4 tahun. Menjelang pemilihan kepala daerah  di SBD seperti sekarang, kami mendadak dipecat. Karena itu, kami datang mempertanyakan alasan pemecatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD, tetapi tidak mendapat jawaban. Konsep surat pemecatan dirumuskan Dinas Pendidikan kemudian ditandatangani Bupati Markus,” kata Dau.

Ia mengatakan, lebih aneh lagi, dari 103 tenaga guru kontrak yang dipecat, 79 di antaranya direkrut kembali bersama  71 tenaga kontrak baru, sementara 24 orang tetap dipecat.

Perekrutan 150 tenaga kontrak baru memiliki sejumlah kejanggalan. Dalam daftar nama guru kontrak yang direkrut di antaranya ada nama mahasiswa aktif. Juga nama pegawai honor tata usaha di sekolah tertentu berijazah SMA, kepala desa pun diangkat menjadi tenaga kontrak guru SD.

Para demontran masuk ke dalam ruang kantor dinas pendidikan. Saat itu Kepala Dinas Pendidikan SBD Yohana Lango berada di dalam ruang kerja. Ia tidak bersedia menemui pendemo. Ia hanya menjawab para pendemo melalui jendela sehingga menimbulkan kemarahan dari pendemo. Yohana Lango meminta para pendemo menanyakan langsung kepada bupati non-aktif Markus Talu.

Tetapi jawaban itu membuat para pendemo marah. Tetapi berhasil diredam aparat kepolisian yang datang menjaga kantor itu.

Anggota DPRD SBD David Ramone mengatakan, pemecatan itu bukan karena tenaga kontrak membebani keuangan daerah. Karena begitu dipecat, Pemda merekrut tenaga kontrak baru, yang jumlahnya malah jauh lebih banyak.

“Saya menilai ada perasaan suka dan tidak suka terhadap tenaga kontrak tertentu. Kalau alasan tenaga kontrak membebani daerah, mereka sudah dipecat, tidak perlu merekrut tenaga kontrak baru,”kata Ramone.

Pelaksana Tugas Bupati SBD Ndara Tangguh Kaha mengatakan, aksi demo itu hal sepele. Sebenarnya tidak akan ada aksi demo, kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBD segera mengumumkan pemecatan itu, sesuai tanggal SK pemecatan diterbitkan.

Pemecatan itu setelah melalui berbagai evaluasi dan pertimbangan menyangkut disiplin kerja para tenaga kontrak, dan beban keuangan daerah.