Hutan Kemasyarakatan Sumbang Penurunan Emisi Karbon

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund Tonny Wagey sedang mempresentasikan program konservasi pada ekosistem nipah yang berlokasi di Desa Tanjung Putri, Kotawaringin Barat, di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (5/4/2018). Konservasi tersebut mampu menurunkan emisi karbon dan bermanfaat untuk masyarakat.

PANGKALAN BUN, KOMPAS — Kawasan konservasi ekosistem nipah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, rata-rata mampu menurunkan emisi 2,5 ton per hektarnya. Pemerintah lalu mengembangkan wilayah itu menjadi kawasan pencadangan hutan kemasyarakatan.

Kawasan konservasi tersebut berada di Desa Tanjung Putri, Kotawaringin Barat, dengan luas 257 hektar. Selain ekosistem nipah, kawasan konservasi itu juga membentuk hutan penyanggah Suaka Margasatwa Sungai Lamandau dengan luas mencapai 2.000 hektar.

Desa Tanjung Putri mengembangkan nipah sejak dua tahun lalu atas dampingan Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin) yang didanai oleh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Selain mampu menurunkan emisi, ekosistem nipah itu juga dimanfaatkan masyarakat untuk memproduksi gula merah yang berasal dari nira buah nipah tersebut. Sebagian besar pembudidaya nipah adalah perempuan atau ibu rumah tangga di Tanjung Putri.

Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam mengatakan, sebelumnya kawasan tersebut merupakan lahan terdegradasi karena bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Namun, setelah menjadi kawasan pencadangan hutan kemasyarakatan, wilayah tersebut justru bermanfaat untuk masyarakat.

”Tujuan program ini untuk menurunkan emisi sesuai dengan berbagai perjanjian dan komitmen pemerintah. Ini hanya satu dari 15 program yang kami jalankan di Pulau Kalimantan,” ujar Medrilzam yang juga selaku Sekretaris Majelis Wali Amanat ICCTF, di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kamis (5/4/2018).

Medrilzam menambahkan, dalam waktu dua tahun pihaknya sudah menggelontorkan dana Rp 2,4 miliar untuk membangun kawasan konservasi itu. Tak hanya kawasan nipah, tetapi juga hutan penyanggah di sekitar Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Arut Selatan, Kotawaringin Barat.

”Dengan menjadi kawasan hutan kemasyarakatan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya alih fungsi lahan. Jadi ini berkelanjutan,” kata Medrilzam.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Encep Hidayat mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi program ICCTF tersebut. Menurut dia, program tersebut menjadi percontohan untuk wilayah lain.

”Saya lihat programnya bagus sekali. Selain nipah, mereka juga membuat keramba apung yang selama ini kami kira hanya bisa dilakukan di sungai-sungai dalam, ternyata dekat laut juga bisa,” kata Encep.

Encep mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk membuat percontohan lain di desa lainnya di Kotawaringin Barat. Pihaknya akan berupaya untuk memperbaiki fasilitas dan membangun beragam infrastruktur untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah Suaka Margasatwa Sungai Lamandau.

”Kami memang lagi gencar-gencarnya membangun. Tujuannya semua sama untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Encep.